{"title":"海洋公园消费委员会的社会警示","authors":"Ahmad Izudin, S. Suyanto","doi":"10.14421/jsr.v14i1.1661","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"This paper aims to describe about unravel the tangled thread of the case of the eviction of Parang Kusumo residents in Bantul Regency, Yogyakarta. The central point outlined in this study is to explain the dynamics of social movements of people affected by evictions due to the Geo Maritim Park development plan. Analysis obtained from observations of field data through indept-interview with purposive sampling method shows that the case of the resistance movement of people affected by eviction experienced a ‘defeat’ in the public space. The defeat was identified because the strength of legal legality (land certificates) owned by residents was not strong and some even refused demonstrations initiated by the People’s Alliance to Refuse Eviction (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran—ARMP). As a case in the vortex of conflict, the people’s struggle to seize their rights was captured by elitist interests in the Sultan’s ground and the Pakualaman’s ground.Artikel ini hendak mengurai benang kusut kasus penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Menjadi titik sentral yang diuraikan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang di dapat dari hasil pengamatan data lapangan melalui indept-interview dengan metode purposive sampling memperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami ‘kekalahan’ di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandra oleh kepentingan elitis dalam bingkai sultan ground dan pakualaman ground.","PeriodicalId":55676,"journal":{"name":"Jurnal Sosiologi Reflektif","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"GERAKAN SOSIAL WARGA PARANGKUSUMO PADA KASUS PENGGUSURAN LAHAN GEO MARITIM PARK\",\"authors\":\"Ahmad Izudin, S. Suyanto\",\"doi\":\"10.14421/jsr.v14i1.1661\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"This paper aims to describe about unravel the tangled thread of the case of the eviction of Parang Kusumo residents in Bantul Regency, Yogyakarta. The central point outlined in this study is to explain the dynamics of social movements of people affected by evictions due to the Geo Maritim Park development plan. Analysis obtained from observations of field data through indept-interview with purposive sampling method shows that the case of the resistance movement of people affected by eviction experienced a ‘defeat’ in the public space. The defeat was identified because the strength of legal legality (land certificates) owned by residents was not strong and some even refused demonstrations initiated by the People’s Alliance to Refuse Eviction (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran—ARMP). As a case in the vortex of conflict, the people’s struggle to seize their rights was captured by elitist interests in the Sultan’s ground and the Pakualaman’s ground.Artikel ini hendak mengurai benang kusut kasus penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Menjadi titik sentral yang diuraikan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang di dapat dari hasil pengamatan data lapangan melalui indept-interview dengan metode purposive sampling memperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami ‘kekalahan’ di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandra oleh kepentingan elitis dalam bingkai sultan ground dan pakualaman ground.\",\"PeriodicalId\":55676,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Sosiologi Reflektif\",\"volume\":\" \",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-11-08\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Sosiologi Reflektif\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1661\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Sosiologi Reflektif","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1661","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
摘要
本文的目的是描述关于解开在日惹班图尔县驱逐Parang Kusumo居民的案件的纠结线。本研究概述的中心点是解释由于地质海洋公园开发计划而受到驱逐影响的人们的社会运动动态。通过有目的抽样法的独立访谈对现场数据的观察分析表明,受驱逐影响的人的抵抗运动在公共空间中经历了“失败”。失败的原因是居民拥有的法律合法性(土地证)的力量不强,有些人甚至拒绝了人民拒绝驱逐联盟(Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran-ARMP)发起的示威。作为冲突漩涡中的一个例子,人民争取自己权利的斗争被苏丹和Pakualaman的精英利益所俘获。Artikel ini hendak mengurai benang kusut kasus penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul日惹。Menjadi titik中央yang diuraikan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika gerakan社会warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencanan pembangunan地质海洋公园。独立访谈法(dengan method)有目的的抽样方法(monperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami ' kekalahan ')。Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bakan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh alianis Rakyat menolak Penggusuran (ARMP)。Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandra oleh kepenting and elite dalam bingkai sultan ground dan pakualaman ground。
GERAKAN SOSIAL WARGA PARANGKUSUMO PADA KASUS PENGGUSURAN LAHAN GEO MARITIM PARK
This paper aims to describe about unravel the tangled thread of the case of the eviction of Parang Kusumo residents in Bantul Regency, Yogyakarta. The central point outlined in this study is to explain the dynamics of social movements of people affected by evictions due to the Geo Maritim Park development plan. Analysis obtained from observations of field data through indept-interview with purposive sampling method shows that the case of the resistance movement of people affected by eviction experienced a ‘defeat’ in the public space. The defeat was identified because the strength of legal legality (land certificates) owned by residents was not strong and some even refused demonstrations initiated by the People’s Alliance to Refuse Eviction (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran—ARMP). As a case in the vortex of conflict, the people’s struggle to seize their rights was captured by elitist interests in the Sultan’s ground and the Pakualaman’s ground.Artikel ini hendak mengurai benang kusut kasus penggusuran warga Parang Kusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Menjadi titik sentral yang diuraikan dalam kajian ini adalah menjelaskan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang di dapat dari hasil pengamatan data lapangan melalui indept-interview dengan metode purposive sampling memperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran mengalami ‘kekalahan’ di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum (sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandra oleh kepentingan elitis dalam bingkai sultan ground dan pakualaman ground.