Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo

Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini berangkat dari teori kontrol sipil pragmatis oleh Donald Travis dan mengulas tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer: Pertama, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terlibat aktif dalam politik partisan pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, banyaknya perwira aktif TNI/ Polri yang merangkap jabatan sipil di Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Tiga, berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi jabatan politik terlibat konflik kepentingan. Kedua, organisasi TNI/ Polri bisa berkuasa, walaupun tidak memerintah. Terlihat dari pos-pos jabatan yang diisi purnawirawan mereka di pemerintahan dan BUMN yang bergerak sektor energi dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.