PAHAM KENABIAN MIRZA GHULAM AHMAD MENURUT PERSPEKTIF JAMAAH AHMADIYAH LAHORE (GAI) DI INDONESIA

The tension that has occurred in dealing with Ahmadiyah so far has actually been triggered by a misunderstanding of the use of the term "prophet" which is used by Ahmadiyah in the context of Sufism, as the saints and Sufis also use it when the original charismatic leader (Ghulam) is used as a focal point of great respect and love, from the point of view of Sufism, the pattern is similar to that of the tarekat, because it emphasizes the bai'at in its membership. This study aims to (1) explain the Ahmadiyah teachings about Prophethood. Mirza Ghulam Ahmad (2) Understanding Ahmadiyah teachings that do not deviate from Islam brought by Muhammad SAW (3) Knowing the truth of Mirza Ghulam Ahmad's understanding who claims to have received revelation. This research is a qualitative research using a library research approach. Sources of data come from primary and secondary data, primary data, namely primary written sources and written sources using mechanical devices to witness the events being told (authentic sources and direct sources). Secondary data in the form of sources related to this research. Data collection techniques used are literature study and documentation study. The data analysis technique uses content analysis, data reduction and data YAQZHAN | Volume 07, Nomor 02, Desember 2021 Sahid Al-Marwan1, Hajam2 | 206 presentation techniques. The results show that the views of the Lahore Ahmadiyah congregation (GAI) in Indonesia generally focus on Mirza Ghulam's experience. Keyword: Propethic Meaning, Ahmadiyah, Mirza Ghulam, Lahore, GAI. A. PENDAHULUAN Masalah kenabian dalam Islam maupun agama lainnya, tidak hanya bersifat fundamental bagi para penganutnya, tetapi juga menimbulkan penafsiran yang rawan menimbulkan konflik horizontal di dalam kelompok-kelompok keagamaan agama-agama besar yang ada. Hingga sekarang, khususnya di dalam dunia Islam, masalah tersebut tetap dianggap belum tuntas dan kerap menjadi perselisihan internal. Sebab kenabian merupakan pokok inti keimanan, manakala terjadi distorsi atau penyimpangan pemahaman mengenainya oleh individu maupun kelompok, konsekuensi yang dapat diterimanyapun cukup serius. Salah satu contoh perbedaan pemahaman dalam Islam ialah tentang Nabi Muhammad saw sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan hal sentral dalam sistem kepercayaan Islam dan terkait erat dengan semangat ajaran Islam. Telah umum diketahui, jika Nabi sering didefinisikan dengan laki-laki balig, berakal, berbudi pekerti baik dan diturunkan kepadanya wahyu. Jika wahyunya mengandung hukum-hukum baru yang belum terdapat dalam syariat sebelumnya, maka dia dinamakan sebagai Nabi yang membawa syariat baru. Sementara Ahmadiyah jika mereka tidak membawa syariat baru, maka dia dinamakan Nabi pembantu. Keanekaragaman pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam inilah yang kadang-kadang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan al-Qur’an yang dapat melahirkan berbagai paham dan aliran keagamaan sebagaimana yang dialami Ahmadiyah. Bukan saja antar Jamaah Ahmadiyah sendiri, tetapi dengan kelompok keagamaan mainstream, yang dalam beberapa hal yang membedakannya adalah penafsiran mengenai pemahaman tentang kenabian, konsep tentang wahyu, dan kedatangan Nabi Isa yang 1 Eni Zulaiha, “Fenomena Nabi dan Kenabian dalam Perspektif AlQuran,” Al Bayan: Jurnal Studi AlQur’an dan Tafsir 1, no. 2 (2016): 149–64. 2 Nurcholis Majid, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, ed. oleh Budy Munawar Rahman, 2 ed. (Jakarta: Paramadina, 1995). 3 M Ahmad Nuruddin, “Falsafah Kenabian, Jemaat Ahmadiyah Indonesia” (Bogor, 1999). 4 Ahmad Fidyani Syaifuddin, Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam (Jakarta: Rajawali, 1986). YAQZHAN | Volume 07, Nomor 02, Desember 2021 Sahid Al-Marwan1, Hajam2 | 207 kedua karena hal tersebut terdokumentasikan dalam alQur’an, untuk kebanyakan umat Islam di Indonesia, bertentangan dengan doktrin Muhammad saw sebagai Khotamil Anbiya yang merupakan hal yang final. Sementara, Mirza Ghulam Ahmad menegaskan diri sosok messiah yang mendapatkan wahyu, tampaknya dianggap keliru meskipun sebuah doktrin yang sebetulnya terdapat pula di dalam agama lain. Sebenarnya, kenabian yang menimbulkan kontroversi tersebut, telah dijernihkan dengan pernyataan “Tidak ada Nabi sesudah Nabi Suci Muhammad saw, baik Nabi lama maupun Nabi baru”, sambil merujuk sabda Nabi saw “Lâ nabiyya ba’dî”. Oleh karena itu, jika orang mau memperhatikan fakta ini, maka kontroversi klaim kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad seharusnya telah berakhir. Pada dasarnya, tuduhan bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi tidaklah sesuai dengan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sendiri, tetapi hanya merupakan kesalah pahaman saja yang lahir ketika internal umat Islam pada masanya, baik di India maupun luar India, berada pada kondisi yang memprihatinkan dan mengalami kemunduran, termasuk dalam bidang keagamaan. Dalam konteks ini, Ahmadiyah lahir sebagai protes atas kemorosotan Islam pada saat itu yang sebagian besar di bawah cengkraman kolonialisme negara-negara Barat. Sangat mungkin keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia pada fase awal perkembangannya berangsur-angsur dapat diterima di Indonesia, hingga diakui secara sah mendapatkan badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkeh RI No.JA5/23/13 tanggal 13 Maret 1952 (Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 1953 No.26), serta terdaftar di Depag RI tanggal 2 Maret 1970 dengan No.046/J/1970 dan di Depsos dengan No. D-V/70 tanggal 15 Mei 1970. Tetapi, tidak demikian dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan fatwa MUI Tahun 2005 dan Tahun 2007, yang masing-masing membahas dan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat. Keputusan bersama kementerian mengeluarkan komunitas Muslim Ahmadiyah untuk berdakwah dengan hukuman lima 5 Syarif Ahmad Lubis, Jemaat Ahmadiyah: Sebuah Pengantar (Parung: JAI, 1994). 6 Barsihannor, Haruskah Membenci Ahmadiyah (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009). 7 Mulyono, “Ahmadiyah Pasca Fatwa,” ahmadiyah.org, 2012, https://ahmadiyah.org/ahmadiyah-pascafatwa/. 8 Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, Islam di Asia Selatan, Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan dan Bangladesh (Bandung: Humaniora, 2006). 9 Barsihannor, Haruskah Membenci Ahmadiyah. YAQZHAN | Volume 07, Nomor 02, Desember 2021 Sahid Al-Marwan1, Hajam2 | 208 tahun penjara atas penodaan agama. Meski fatwa-fatwa MUI memang tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat, namun fatwa mereka sanggup memobilisasi opini publik, sedangkan pemerintah sendiri kerap menganggapnya sebagai pertimbangan penting dalam mengambil keputusan. Mubaligh Besar Ahmadiyah Lahore pernah mengklarifikasi fatwa tersebut kepada MUI agar tidak menimbulkan salah tafsir. Di sana diketahui jika pernyataan ajaran sesat yang dikeluarkan MUI ditujukan kepada JAI. “Hanya saja sampai sekarang fatwa tersebut tak juga direvisi”, namun pengakuan semacam inipun ditolak oleh kebanyakan umat Islam. Bagaimanapun, baik Ahmadiyah Indonesia cabang Lahore (GAI), maupun cabang Qodian (JAI), telah menjadi kecenderungan untuk dilihat sebagai gerakan sempalan baik pandangan Ahmadiyah Lahore, Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid (pembaharu) dan bukan Nabi sebagaimana yang diyakini oleh Jemaat Ahmadiyah Qadian Mirza adalah Al Imam Mahdi yang turun setelah Muhammad saw tetapi tidak membawa syariah baru, juga tidak satu ayat pun di al-Qur’an yang dikurangi atau tambahkan tetap mempercayai Nabi Muhammad saw sebagai khatam al-nabiyyin, yakni sebagai Nabi yang paling sempurna dan Nabi terakhir pembawa syariat. Ketegangan yang terjadi dalam menyikapi Ahmadiyah selama ini sesungguhnya dipicu oleh kesalahpahaman terhadap penggunaan istilah “Nabi” yang terjadi pada MUI, terhadap penggunaan kata “Nabi” yang digunakan Ahmadiyah dalam konteks tasawuf, sebagaimana para wali dan para sufi juga menggunakannya ketika pemimpin kharismatik aslinya (Ghulam) dijadikan titik fokus penghormatan dan cinta yang luar biasa, dari kacamata tasawuf, pola ini mirip dengan tarekat, karena menekankan bai’at dalam keanggotaannya. 10 Amin Mudzakkir, “Minoritasi Ahmadiyah di Indonesia,” Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia 37, no. 2 (2011): 1–24. 11 Maman Sutirman, Kunto Sofianto, dan Agus Nero Sofyan, “Respons Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam,” Sosio Humanika 12, no. 2 (2019): 105–20. 12 Martin van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam, dan Politik (Yogyakarta: Gading, 2013). Terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan dan untuk segera melarangnya. Karena itu; sulit membedakan gerakan sempalan dengan gerakan terlarang atau gerakan oposisi politik oleh pemerintah. 13 M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Qur’an (Jakarta: LIPI, 2003). 14 Ida Novianti, “Kenabian Mirza Ghulam Ahmad” (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006). 15 Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam, dan Politik. 16 Agus Riyadi, “Tarekat sebagai Organisasi Tasawuf (Melacak Peran Tarekat dalam Perkembangan Dakwah Islamiyah),” Jurnal at-Taqaddum 6, no. 2 (2014): 359–85. YAQZHAN | Volume 07, Nomor 02, Desember 2021 Sahid Al-Marwan1, Hajam2 | 209 Sebagaimana yang dicatat John L. Esposito inti pemikiran Ahmadiyah adalah profetologi, yang inspirasinya berasal dari sufi besar Abad Pertengahan, Muhyîdin ibn alArabi (1165-1240) mengemukakan dalil tentang suksesi berkesinambungan “Nabi-Nabi tak bersyari’at” sepeninggal Nabi Muhammad saw. Dengan menyebut pendirinya berstatus jurus selamat dan Nabi, gerakan Ahmadiyah membangkitkan pertentangan sengit dari kaum muslim Sunni. Ia dituduh telah mengingkari dogma bahwa Muhammad saw merupakan Nabi terakhir. Sayangnya, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia mulai dihargai hanya baru oleh sebagaian kalangan moderat, dan klaim ajaran sesat yang telah lama melekat karena menempatkan status Mirza Gulam Ahmad sebagai Nabi, dan pengukuhan maksud pengagungan pada Mirza Gulam Ahmad tetap belum dipahami oleh sebagian besar umat I