Pengaturan Usaha Mikro Kecil Yang Berkeadilan di Provinsi Lampung

The purpose of this study is to gain an in-depth understanding and analysis of the role of the Lampung Provincial Government regarding the growth of the micro-business climate, in order to be able to reconstruct legal policies that foster a fair and micro business climate. The study uses a qualitative constructivism paradigm with a socio-legal approach to inductive logic. While the research location was in Lampung Province, especially in the Regency; North Lampung, Central Lampung, City of Metro. Primary data is collected through interviews, and equipped with secondary data and observations. The data is then processed and analyzed by qualitative description with content analysis techniques. The results of the study in this study itself are; First, the role of bureaucrats in the Lampung Provincial Government in establishing micro-business legal policies has not been maximized, especially in the implementation of initiation processes, public consultations, and participatory participation of stakeholders. Second, legal policy can be reconstructed if there is strong political will from bureaucrats, forming a small team to conduct aspirations and mobilize participation . Tujuan penelitian ini adal a h untuk memperoleh pemahaman dan analisis yang mendalam mengenai peran P emerintah Provinsi Lampung terkait penumbuhan iklim usaha mikro, agar mampu merekonstruksi kebijakan hukum yang menumbuhkan  iklim usaha dan mikro yang berkeadilan. P enelitian menggunakan paradigma kontruktivisme kualitatif dengan pendekatan socio - legal logika induktif. Sementara l okasi penelitian berada di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten; Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro.  Data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder dan observasi. Data selanjutnya diolah serta dianalisis secara deskripsi kualitatif dengan teknik analisis isi . Hasil kajian dalam penelitian ini sendiri adalah; Pertama, peran birokrat di Pemerintah Provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan hukum usaha mikro belum maksimal terutama dalam pelaksanaan proses inisiasi, konsultasi publik, sinergitas partisipasipatif stakeholders. Kedua , Kebijakan hukum dapat direkonstruksi apabila ada political will yang kuat dari birokrat, membentuk tim kecil untuk melakukan penjaringan aspirasi dan menggalang partisipasi.