Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Cash Manajemen (CMS) Desa (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)

Pemerintah Desa mengelola anggaran desa rata-rata 1,5 hingga 3,5 miliar per tahun yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BRD). Selama ini pengelolaannya dengan mekanisme pembayaran tunai menimbulkan banyak resiko, mulai dari penggunaan yang tidak terencana, pencatatan yang tidak tertib, kerugian hingga penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah desa, yang mengakibatkan penggunaan anggaran desa tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar. . Sebagai upaya tertib pengelolaan keuangan desa dan dalam rangka pencegahan korupsi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memunculkan inovasi Transaksi Non Tunai Desa melalui aplikasi CMS Desa (Sistem Pengelolaan Kas Desa) bekerjasama dengan Badan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan implementasi kebijakan dari pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam suatu keputusan tertentu. Inovasi Village Cash Management System (CMS) Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kubu raya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Inovasi Transaksi Non Tunai Sistem Cash Management System (CMS) Desa di Kabupaten Kuburaya selama ini sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah infrastruktur seperti listrik yang tidak merata, akses internet yang minim, SDM yang kurang, sehingga sulit bagi desa untuk mengimplementasikan aplikasi ini.