Studi Kasus Persepsi Masyarakat Terhadap Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak th. 2024 di Kabupaten Probolinggo

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menganalisis pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Dalam kondisi ini, peneliti menggunakan kualitatif karena lebih cocok untuk memahami permasalahan yang kompleks dan subyektif seperti persepsi terhadap proses masyarakat pemilu. Permasalahan penelitian meliputi kesiapan infrastruktur, pelaksanaan kampanye pemilu, persepsi masyarakat terhadap administrasi pemilu, transparansi dan integritas penyelenggara pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa depan, diperlukan perhatian terhadap aspek-aspek seperti infrastruktur, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan keadilan pemilu, serta memperkuat sistem demokrasi lokal untuk menjamin keterwakilan yang lebih baik bagi masyarakat.     Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana menganalisis pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo. Dalam kondisi ini peneliti menggunakan kualitatif karena lebih cocok untuk memahami permasalahan yang kompleks dan subjektif seperti persepsi masyarakat terhadap proses pemilu. Permasalahan penelitian meliputi kesiapan infrastruktur, pelaksanaan kampanye pemilu, persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, transparansi dan integritas penyelenggara pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depan, diperlukan perhatian pada aspek-aspek seperti infrastruktur, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu, serta memperkuat sistem demokrasi lokal untuk menjamin keterwakilan masyarakat yang lebih baik.