{"title":"北干巴鲁市2018年第134号市长条例《北干巴鲁市废物管理政策》的实施情况(行政处罚实施案例研究)","authors":"P. Karimah, Dedi Kusuma Habibie","doi":"10.57235/motekar.v2i1.2259","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga ditemukan masih adanya permasalahan dalam proses penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) dengan dua indikator yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of implementation). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Faktor pengambat dalam implementasi peraturan tersebut yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).","PeriodicalId":175958,"journal":{"name":"MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)\",\"authors\":\"P. Karimah, Dedi Kusuma Habibie\",\"doi\":\"10.57235/motekar.v2i1.2259\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga ditemukan masih adanya permasalahan dalam proses penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) dengan dua indikator yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of implementation). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Faktor pengambat dalam implementasi peraturan tersebut yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).\",\"PeriodicalId\":175958,\"journal\":{\"name\":\"MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur\",\"volume\":\"33 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-05-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2259\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2259","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)
Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga ditemukan masih adanya permasalahan dalam proses penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) dengan dua indikator yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of implementation). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Faktor pengambat dalam implementasi peraturan tersebut yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).