Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Adanya perubahan ketentuan dispensasi kawin oleh undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan dalam memberikan izin dispensasi kawin dengan adanya kelonggaran hukum tersebut pernikahan dini masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi.Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan James E Anderson yaitu ada 4 indikator : implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak dari kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil peneltian menemukan bahwa implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin adalah kesiapan anak baik secara fisik maupun psikologis berdasarkan tes assessment Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dianggap tidak adanya eksploitasi yang terjadi. Kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak adanya kepastian hukum dalam batasan dispensasi kawin.