建立独立的数字内容监控机构:印度尼西亚与澳大利亚的法律比较研究

Valdy Alhakim, S. Dewi, A. Rompis
{"title":"建立独立的数字内容监控机构:印度尼西亚与澳大利亚的法律比较研究","authors":"Valdy Alhakim, S. Dewi, A. Rompis","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1150","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Perkembangan Konten digital di Indonesia yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengawasan konten digital yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus seperti blokir salah sasaran ataupun over blocking yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif yang bertitik tolak pada data sekunder yakni UU ITE berikut peraturan turunannya yang mana penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan konten digital yang dilakukan oleh Pemerintah, mengacu dengan hal tersebut perlu adanya Lembaga independen yang mengatur mengenai pengawasan konten digital di Indonesia yang memiliki mekanisme kompleks sebagaimana regulasi di Australia.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"60 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia\",\"authors\":\"Valdy Alhakim, S. Dewi, A. Rompis\",\"doi\":\"10.59141/comserva.v3i09.1150\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Perkembangan Konten digital di Indonesia yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengawasan konten digital yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus seperti blokir salah sasaran ataupun over blocking yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif yang bertitik tolak pada data sekunder yakni UU ITE berikut peraturan turunannya yang mana penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan konten digital yang dilakukan oleh Pemerintah, mengacu dengan hal tersebut perlu adanya Lembaga independen yang mengatur mengenai pengawasan konten digital di Indonesia yang memiliki mekanisme kompleks sebagaimana regulasi di Australia.\",\"PeriodicalId\":138026,\"journal\":{\"name\":\"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat\",\"volume\":\"60 3\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-01-23\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1150","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

印尼数字内容的快速发展给社会带来了各种问题,政府在监督数字内容方面的作用没有得到最大程度的发挥。这可以从政府封杀错误目标或过度封杀等多个案例中看出。本研究的目的是通过考虑问责报告、决策机制和对封杀背景的问责分析,评估印尼在监督和处理负面内容时在多大程度上实现了透明和问责原则。本研究采用的研究方法是法学-规范法,它基于二手资料,即《信息技术教育法》及其衍生法规,其中大部分是图书馆研究成果。本研究采用描述分析法,数据分析采用定性司法分析法。研究结果表明,政府进行的数字内容监控的透明度和问责制原则没有得到实现,这说明印尼需要一个独立的数字内容监控监管机构,因为印尼的数字内容监控机制与澳大利亚的监管机制一样复杂。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia
Perkembangan Konten digital di Indonesia yang berkembang begitu pesat memberikan berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pengawasan konten digital yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus seperti blokir salah sasaran ataupun over blocking yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dalam pengawasan dan penanganan konten negatif di Indonesia, dengan mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban, mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban analisis konteks pemblokiran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif yang bertitik tolak pada data sekunder yakni UU ITE berikut peraturan turunannya yang mana penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan konten digital yang dilakukan oleh Pemerintah, mengacu dengan hal tersebut perlu adanya Lembaga independen yang mengatur mengenai pengawasan konten digital di Indonesia yang memiliki mekanisme kompleks sebagaimana regulasi di Australia.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信