DUALISME KEWENANGAN PEMBENTUKAN HUKUM DI BIDANG DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi beserta Peraturan Menteri yang dikeluarkan dapat mengganggu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di level lokal, kondisi demikian memunculkan kesulitan bagi pemerintah desa selaku pelaksana teknis dari kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian sekaligus. Pertentangan norma Permendagri dengan Permendes PDTT menjadikan pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) merasa bingung untuk memilih peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan sebagai pedoman. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan perspektif politik hukum dan harmonisasi hukum menganalisis dua hal. Pertama, tumpang tindih kewenangan dan Peraturan Menteri terjadi dikarenakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa memiliki persepsi bereda tentang siapa yang lebih berhak mengatur urusan desa. Kedua, harmonisasi hukum peraturan Menteri yang mengatur desa bisa diwujudkan melalui adanya politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penerbitan Peraturan Presiden baru yang menentukan bahwa hanya ada satu kementerian yang menangani desa. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa seharusnya urusan desa lebih tepat berada di bawah kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.