Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak

Tax avoidance merupakan suatau tindakan yang dilakukan wajib pajak perorangan atau badan hukum dalam rangka meminimalkan jumlah beban pajak secara legal. Tax avoidance sebenarnya adalah tindakan yang legal dan dapat dibenarkan dengan catatan sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah kekosongan hukum perpajakan. Namun disisi lain praktik tax avoidance tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapum pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya adalah tax Avoidance dengan praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi rendah.  Praktek tax Avoidanc ini dapat mengakibatkan kerugian negara dari penerimaan pajak   Terhadap tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricingterdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A, dan 41B UU KUP.  Dalam penerapan sanksi pidana tersebut tidak ada satu pasal pun yang dapat secara memadai untuk dikatakaan memenuhi unsur-unsur tindakan transfer pricing maupun tindakan tax avoidance. Unsur -unsur objektif dalam rumusan pidana pajak dalam UUKUP sama sekali tidak menyentuh dan menyebutkan dengan jelas, unsur dari suatu perbuatan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing.