Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagai state auxiliary agent berdasarkan siyasah dusturiyah. Sebagaimana yang dipahami jika Indonesia disebut juga sebagai negara hukum dengan penyelenggaraan negara dijalankan dengan pembagian kekuasaan pada konsep negara hukum. Adapun pembagian kekuasaan ini dilakukan agar menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang yang akhirnya akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely. Dengan bertambahnya lembaga independen yang mempunyai posisi penting pada ke berjalanan demokratisasi yang sedang berkembang di negara yang baru merdeka dari sistem otoritarian. Metode pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Maka Keberadaan KPU pada konsep ketatanegaraan Indonesia disebut juga menjadi komisi negara independen (independen regulatory agencies) atau lembaga penyokong/bantu (state auxiliary agencies) ialah lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum di Indonesia yang disahkan pada UUD NKRI tahun 1945 pasal 22E dan diatur lebih lanjut lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Dimana KPU, Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diartikan menjadi lembaga pelaksana pemilihan umum yang adalah serangkai fungsi pemilu. Oleh karena itu, yang dimengerti sebagai komisi pemilihan umum seperti yang terdapat pada UUD 1945 pasal 22E ayat (5) ialah KPU, Bawaslu, dan DKPP ialah serangkai. Pada akhirnya tujuannya bermuara pada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya adalah berdasarkan kemaslahatan”, ini menjadi sebuah sumber utama dalam proses penetapan hukum yang kemudian menjadi sumber di mana patokan kemaslahatan menjadi acuan utama dalam penetapannya.