Demokrasi Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi-Amin Periode 2019-2024

Pada peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI pada Senin 8 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi.” Penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan.Di sisi lain, pernyataan Presiden merupakan pernyataan yang sangat kontradiktif atau bertolak belakang dengan perkembangan sosial politik dan demokrasi di masyarakat yang terjadi setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia periode ke-2 tahun. 2019-2024 Beberapa peristiwa sosial politik yang terjadi menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran atau penurunan persentase.Tulisan ini memaparkan dan menganalisis perkembangan demokrasi Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Periode II dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran tersebut. perkembangan demokrasi di Indonesia.Tulisan ini menggunakan studi referensi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, sumber, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif tentang perkembangan demokrasi di Indonesia pada periode kedua Presiden Jokowi.Hasil penelitian yang ditemukan dan menurut penelitian Kompas sampai 7 Oktober 2022, bahwa telah terjadi penurunan perkembangan demokrasi di Indonesia, hal ini disebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin di bidang penegakan hukum hanya sebesar 51,5%. Pencapaian tersebut turun dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Juni 2022. Sektor ekonomi hanya 50,8% akibat kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat. Walaupun bidang kesejahteraan sosial masih 74% ada kemungkinan bersifat sementara, karena BLT sudah dikucurkan ke masyarakat, demikian juga bidang politik dan keamanan 74,6%, karena semakin kurang tanggap atau (bosan) tanggapan masyarakat terhadap situasi sosial politik yang didominasi oleh kegiatan partai politik pemilu 2024.