Kajian Biaya Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Kota Bandung

Abstract. The construction of Summarecon Mall Bandung will increase the demand for existing public goods and services, based on those construction and activities, costs will arise in an effort to covering the needs for goods and services which are potentionally disrupt the Regional Government's finances, by those case a study is needed regarding the costs of the development impact which is expected to provide an overview of the costs borne by the Regional Government to provide the required public goods and services. The purpose of this study is to identify the financial burden borne by the Regional Government for provide general goods and services with special procedures and Case Study analysis methods that calculate needs directly based on data in the field. The conclusion from this study is that the construction of Summarecon Mall does not burden the Regional Government's financing. To increase these results, the regional government should increase regional income by establishing rules regarding tax collection. Abstrak. Pembangunan Summarecon Mall Bandung akan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa umum yang telah ada, berdasarkan hal tersebut akan muncul biaya dalam usaha memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dikhawatirkan akan menganggu keuangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan sebuah kajian mengenai biaya dampak pembangunan yang nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan barang dan jasa umum yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi beban pembiayaan yang ditanggung Pemerintah Daerah atas penyediaan barang dan jasa umum dengan prosedur khusus dan metode analisis Case Study yang menghitung kebutuhan secara langsung berdasarkan data di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan Summarecon Mall tidak membebani pembiayaan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan hasil tersebut baiknya pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menetapkan aturan terkait pemungutan pajak.