{"title":"2016 -2020年分析印尼防止腐败与关税关系","authors":"Erfan Wibisono, Khoirunurrofik Khoirunurrofik","doi":"10.21002/jke.2023.03","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai saat ini pemerintah daerah masih bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dikenal dengan sistem pencegahan korupsi berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance","PeriodicalId":314171,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Ekonomi","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Analisis Hubungan Pencegahan Korupsi dan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2018-2020\",\"authors\":\"Erfan Wibisono, Khoirunurrofik Khoirunurrofik\",\"doi\":\"10.21002/jke.2023.03\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai saat ini pemerintah daerah masih bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dikenal dengan sistem pencegahan korupsi berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance\",\"PeriodicalId\":314171,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Kebijakan Ekonomi\",\"volume\":\"49 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-04-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Kebijakan Ekonomi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.21002/jke.2023.03\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Kebijakan Ekonomi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21002/jke.2023.03","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Analisis Hubungan Pencegahan Korupsi dan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2018-2020
Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai saat ini pemerintah daerah masih bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dikenal dengan sistem pencegahan korupsi berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance