The EFFECT OF BUDGETARY PARTICIPATION ON BUDGETARY SLACK : THE ROLE OF MORAL REASONING AS A MODERATION VARIABLE

Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memiliki dampak yang signifikan terhadap prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan menetapkan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi setempat, sehingga penyusunan anggaran dapat lebih fokus pada pencapaian hasil yang diharapkan. Akan tetapi, masalah muncul ketika pada proses penyusunan anggaran adanya peningkatan keterlibatan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack pada pengelolaan anggaran Pemerintah Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan peran penalaran moral sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data yang disebarkan secara langsung kepada Aparatur yang terlibat langsung dalam penganggaran Kab. Lampung Selatan. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan didapatkan sebanyak 53 partisipan. Motode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan alat analisis software WrapPls 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack pada pengelolaan anggaran pemerintah Kab. Lampung Selatan, Disisi lain, peran penalaran moral terbukti mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan budgetary slack.