印度尼西亚对社会问题的选举管理不一致

Zulham Mubaraq, Siti Fatimah
{"title":"印度尼西亚对社会问题的选举管理不一致","authors":"Zulham Mubaraq, Siti Fatimah","doi":"10.54783/japp.v6i2.735","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya regulasi yang membahas tentang pemilihan umum yang terjadi saat ini, bagaimana polemic serta pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang membahas tentang mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan kontitusional dan demokratis. Di bahas juga terkait regulasi pengawas pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu juga penelitian ini membahas tindak penegakan hokum serta tindak pidana pemilu yang dimaksud agar pemilih dalam hal ini masyarakat mengetahui bagaimana proses pemidanaan dalam kasus pemilu. Tak hanya itu saja denga adanya gagasan pembentukan peradilan khusus untuk memutuskan sengketa pemilu di daerah juga sangat di perlukan demi terselenggaranya hak demokrasi yang jujur serta menciptakan suasana yang kondusif.","PeriodicalId":499110,"journal":{"name":"Jurnal Papatung","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL\",\"authors\":\"Zulham Mubaraq, Siti Fatimah\",\"doi\":\"10.54783/japp.v6i2.735\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya regulasi yang membahas tentang pemilihan umum yang terjadi saat ini, bagaimana polemic serta pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang membahas tentang mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan kontitusional dan demokratis. Di bahas juga terkait regulasi pengawas pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu juga penelitian ini membahas tindak penegakan hokum serta tindak pidana pemilu yang dimaksud agar pemilih dalam hal ini masyarakat mengetahui bagaimana proses pemidanaan dalam kasus pemilu. Tak hanya itu saja denga adanya gagasan pembentukan peradilan khusus untuk memutuskan sengketa pemilu di daerah juga sangat di perlukan demi terselenggaranya hak demokrasi yang jujur serta menciptakan suasana yang kondusif.\",\"PeriodicalId\":499110,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Papatung\",\"volume\":\"98 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-10-04\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Papatung\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.735\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Papatung","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.735","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本研究旨在解释监管关于当前选举的重要性,选举过程中发生的诽谤以及犯罪和犯罪的重要性。因此,2017年第17号法案的通过,讨论了适合民主和国家的选举机制。它还涉及到选举监督的监管,在这种情况下,它既是监督,又是破坏公物和干扰选举进程的问题。此外,本研究还讨论了正义的执行和实际的选举罪行,以便公众了解选举情况下的选举过程。不仅如此,还需要设立一场特别司法来解决该地区的选举问题,以便充分发挥民主权利和营造一种有利的氛围。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya regulasi yang membahas tentang pemilihan umum yang terjadi saat ini, bagaimana polemic serta pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang membahas tentang mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan kontitusional dan demokratis. Di bahas juga terkait regulasi pengawas pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu juga penelitian ini membahas tindak penegakan hokum serta tindak pidana pemilu yang dimaksud agar pemilih dalam hal ini masyarakat mengetahui bagaimana proses pemidanaan dalam kasus pemilu. Tak hanya itu saja denga adanya gagasan pembentukan peradilan khusus untuk memutuskan sengketa pemilu di daerah juga sangat di perlukan demi terselenggaranya hak demokrasi yang jujur serta menciptakan suasana yang kondusif.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信