努桑塔拉首都法律中的民主缺陷

Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana
{"title":"努桑塔拉首都法律中的民主缺陷","authors":"Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana","doi":"10.15294/ipmhi.v3i1.57713","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pada awal tahun 2022 ini, muncul isu bahwa Ibukota Negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena satu dan lain halnya. Ibukota Nusantara yang terletak di Kalimantan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya bukan semata-mata hanya untuk memindah pusatnya pembangunan agar tidak terjadi di Jakarta saja, namun tentunya karena banyak hal antara lain adanya ancaman seperti banjir, gempa, krisis air bersih dan lain-lain di Jakarta. Pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentunya mendorong pemerintah harus membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara. Di dalam Undang-Undang ini, ada salah satu Pasal yang mengatakan bahwa Ketua Otorita akan dipilih oleh Presiden, hal ini dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat Isu ini berharap agar para pembaca dapat mengetahui jelasnya tentang masalah ini dan juga untuk mengetahui hak-hak pembaca sebagai seorang Warga Negara Indonesia.","PeriodicalId":495918,"journal":{"name":"Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara\",\"authors\":\"Gazhy Diemas Prahadi, Muhammad Yazeed Rayhan, Rhino Nazi Ataturk, Santi Hapsari Dewi Adikencana\",\"doi\":\"10.15294/ipmhi.v3i1.57713\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Pada awal tahun 2022 ini, muncul isu bahwa Ibukota Negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena satu dan lain halnya. Ibukota Nusantara yang terletak di Kalimantan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya bukan semata-mata hanya untuk memindah pusatnya pembangunan agar tidak terjadi di Jakarta saja, namun tentunya karena banyak hal antara lain adanya ancaman seperti banjir, gempa, krisis air bersih dan lain-lain di Jakarta. Pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentunya mendorong pemerintah harus membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara. Di dalam Undang-Undang ini, ada salah satu Pasal yang mengatakan bahwa Ketua Otorita akan dipilih oleh Presiden, hal ini dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat Isu ini berharap agar para pembaca dapat mengetahui jelasnya tentang masalah ini dan juga untuk mengetahui hak-hak pembaca sebagai seorang Warga Negara Indonesia.\",\"PeriodicalId\":495918,\"journal\":{\"name\":\"Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-01-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57713\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57713","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

2022年初,有传言称,首都将从雅加达搬到婆罗洲,原因如下。位于加里曼丹的努桑塔拉的首都将由一位威权主义领导人领导。当然,首都的搬迁不仅仅是为了将建设中心转移到雅加达,而是因为在雅加达存在洪水、地震、淡水危机等威胁。这个从雅加达到加里曼丹的国家首都无疑促使政府通过一项新的法律,即关于首都努桑塔拉的2022年3号法律。在这项法律中,有一章说威权主席将由总统选举,被认为是对印尼民主的破坏。因此,作者提出这个问题是希望读者能够清楚地了解这个问题,并了解印尼公民的权利。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Defects of Democracy In The Laws of The Capital of Nusantara
Pada awal tahun 2022 ini, muncul isu bahwa Ibukota Negara akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena satu dan lain halnya. Ibukota Nusantara yang terletak di Kalimantan ini akan dipimpin oleh seorang Ketua Otorita. Perpindahan Ibukota Negara ini tentunya bukan semata-mata hanya untuk memindah pusatnya pembangunan agar tidak terjadi di Jakarta saja, namun tentunya karena banyak hal antara lain adanya ancaman seperti banjir, gempa, krisis air bersih dan lain-lain di Jakarta. Pindahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ini tentunya mendorong pemerintah harus membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Nusantara. Di dalam Undang-Undang ini, ada salah satu Pasal yang mengatakan bahwa Ketua Otorita akan dipilih oleh Presiden, hal ini dianggap sebagai mencederai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat Isu ini berharap agar para pembaca dapat mengetahui jelasnya tentang masalah ini dan juga untuk mengetahui hak-hak pembaca sebagai seorang Warga Negara Indonesia.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信