Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Pengelolaan air limbah di Indonesia masih sangat sedikit. Padahal, pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar amat dibutuhkan untuk mencegah risiko pencemaran yang juga berdampak pada kualitas hidup penduduk di tanah air.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana UU Cipta Kerja tersebut telah menghapuskan Perizinan lingkungan dan terdapat peerubahan persetujuan lingkungan sehingga dapat berdampak negatif terhadap Pemerintahan Daerah. Hal tersebut akan menjadi sebuah problematika yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang. Karena lahirnya UU Cipta Kerja berdampak pada resentralisasi, dimana pihak Pemerintahan Pusat mengambil alih Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.