{"title":"对仓库重新配置系统进行批判性分析,以支持印尼的农业部门","authors":"Khoirul Hidayah","doi":"10.18860/j-fsh.v13i2.13137","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.","PeriodicalId":338293,"journal":{"name":"De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah","volume":"518 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia\",\"authors\":\"Khoirul Hidayah\",\"doi\":\"10.18860/j-fsh.v13i2.13137\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.\",\"PeriodicalId\":338293,\"journal\":{\"name\":\"De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah\",\"volume\":\"518 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-12-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
摘要
摘要:仓单制度(WRS)是印尼国家对农民的一种保护形式。通过WRS,农民可以获得资金,并获得适当的农产品销售价格。WRS的实施仍然值得研究,特别是在玛琅摄政。本文旨在从法律利益理论的角度分析玛琅县WRS无效的原因。本文以实证法学研究为基础,运用社会学方法进行研究。结果表明,在玛琅县实施WRS并不能为农民的问题提供解决方案。农业部发布的政策更容易,成本更低。这项研究可作为建议政府检讨水供系统安排的参考,以达致水供系统为农民及社会提供最大利益的法律目标。关键词:仓单系统;农民;农业;政策。摘要:印度尼西亚SRG (system Resi Gudang) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani。我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是。Artikel ini bertujuan menganalysis因子kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kmanfaatan hukum。文章摘要:本文从生理学的角度分析了人类的生理特征。Hasil penelitian menunjukkan bahwa实施SRG di Kabupaten Malang belum mampu成员kansolusi bagi个人petani。Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya。Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi peremerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG seinga tujuan hukum SRG untuk成员kan kmanfaatan sebesar- besarya bagi petani dan masyarakat padumumnya dapattercapi。卡塔昆慈:系统抵抗;petani;pertanian;kebijakan。
Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia
Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.