ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK YANG RENTAN DARI KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan Seksual yang sering terjadi kepada kelompok minoritas rentan yaitu pada pengungsi perempuan. Pengungsi perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan seksual karena identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus sebagai pengungsi sehingga dapat mengalami diskriminasi ganda. Indonesia sebagai negara transit tentunya perlu memerlukan sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pengungsi perempuan dari kekerasan seksual khususnya adanya praktik kekerasan seksual seperti fenomena “survival sex”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder melalui proses dokumentasi. Tujuan tulisan ini untuk mencari solusi hukum tentang kerentanan pengungsi perempuan, khususnya terkait kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1957 dan protokol 1961 mengenai pengsungsi, mensahkan undang-undang khusus perlindungan perempuan dan adanya peningkatan institusi penegak hukum.   Abstract This research examines sexual violence that often occurs to vulnerable minority groups, namely female refugees. Female refugees are a group that is very vulnerable to sexual violence behavior because of their identity as women and at the same time as refugees so that they can experience double discrimination. Indonesia as a transit country certainly needs a legal umbrella that can protect female refugees from sexual violence, especially the practice of sexual violence such as the phenomenon of "survival sex." This research is normative legal research with secondary data collection through the documentation process. The purpose of this paper is to find legal solutions to the vulnerability of women refugees, particularly concerning violence against women refugees. The result of this research is that Indonesia needs to ratify the 1957 convention and the 1961 protocol regarding protection, enact a special law on the protection of women, and increase law enforcement institutions.