ALTERNATIF KEBIJAKAN PERMASALAHAN KETIDAKMERATAAN PENYEBARAN GURU

Salah satu permasalahan guru yang masih menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ketidakmerataan penyebaran guru. Secara nasional, meski rata-ratarasio guru SD terhadap peserta didik (1:19) lebih rendah dari standar yang ditetapkan (1:32), namun terjadi ketimpangan dalam hal penyebarannya. Begitu pun untuk tingkat SMP, meski rerata rasio guru terhadap peserta didik (1:32) cukup rendah dibandingkan standar (1:36), namun beberapa daerah mengalami kekurangan guru, sementara daerah lainnya kelebihan guru. Kajian ini mencermati beberapa kabupaten yang telah berhasil melakukan pemerataan guru di daerahnya. Metode penelitian kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber rujukan berupa video rekaman wawancara narasumber terkait, dokumen, peraturan perundangan, dan literatur lainnya. Strategi pemerataan guru yang dilakukan di beberapa kabupaten tersebut antara lain penggabungan dua sekolah, mutasi guru, pembelajaran kelas rangkap, guru keliling, dan pengangkatan guru baru. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti aspek efektifitas, efisiensi, aspek ketercukupan, keadilan/ pemerataan, keresponsifan, dan aspek kelayakan untuk menganalisis beberapa alternatif kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam pemerataan guru. Model pemerataan guru selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tipologi daerah.