Penanganan Hak Atas Perumahan yang Layak terkait Backlog di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus di Kota Samarinda

Isu backlog menjadi permasalahan utama perumahan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda berusaha mengatasi dengan rumah layak huni yang terjangkau dan sesuai konsep negara kesejahteraan (wohlfahrtsstaat). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan terutama bagi tunawisma dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi isu backlog untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda belum terpenuhi dan menjadi isu krusial dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Implikasi kebijakan masih berbenturan dengan kendala seperti ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan dengan pemenuhan hak melalui konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan.