{"title":"在印度尼西亚领导的民主时代,其政治配置的法律产品","authors":"Muhammad Wahdini, Ariyadi Ariyadi","doi":"10.52850/palarev.v1i2.4042","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu","PeriodicalId":257240,"journal":{"name":"Palangka Law Review","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin\",\"authors\":\"Muhammad Wahdini, Ariyadi Ariyadi\",\"doi\":\"10.52850/palarev.v1i2.4042\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu\",\"PeriodicalId\":257240,\"journal\":{\"name\":\"Palangka Law Review\",\"volume\":\"54 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-01-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Palangka Law Review\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4042\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Palangka Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4042","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu