ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN TERKAIT KESIAPAN PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS BLUD HOLDING MENUJU BLUD MANDIRI DI KOTA PEKALONGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD holding menuju BLUD mandiri, faktor yang mendorong dan menghambat, serta strateginya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan adalah mantan Direktur BLUD Holding, Kepala Puskesmas. Kepala TU dan Bendahara dari Puskesmas Sokorejo dan Puskesmas Buaran, serta Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Data diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian (1) Manajemen perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD Holding menuju BLUD Mandiri memiliki beberapa tahap, yaitu penetapan status UPT bagi 14 puskesmas, penetapan perwali, pencabutan status BLUD holding, dan penetapan puskesmas BLUD mandiri. Dari keempat tahap ini yang sudah dilakukan adalah penetapan status UPT dan pencabutan status BLUD holding, dan status BLUD Puskesmas; sementara perwali masih dalam proses. Kesiapan manajemen yang dilakukan mencakup SDM, anggaran, sarana dan prasarana, serta persyaratan BLUD. Dari kesiapan ini, yang sudah dilakukan adalah kesediaan SDM meskipun distribusi belum merata, anggaran yang bersumber dari luar masih terbatas, minimnya biaya pemeliharaan sarana prasarana, serta terpenuhi persyaratan administrasi. (2) Faktor yang mendorong dan menghambat manajemen perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD holding menuju BLUD mandiri meliputi regulasi, kelembagaan, SDM, anggaran, sarana prasarana, dan masyarakat. (3) Strategi manajemen perubahan dalam rangka kesiapan untuk proses transformasi dari puskesmas BLUD holding menuju BLUD Mandiri mencakup peningkatan koordinasi antara puskesmas dan dinas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan meratakan distribusi tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana (khususnya biaya pemeliharaan kesehatan).