PERGESERAN ADAT PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BALI PERANTAUAN DI DIY

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pergeseran   pelaksanaan adat perkawinan  pada masyarakat Bali   di perantauan.   Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adat Bali yang tidak dapat dipisahkan dengan agama Hindu,  ibarat ”manik ring cecupu”,   merupakan adat leluhur yang harus dipertahankan masyarakat Bali. Salah satunya adalah kewajiban melaksanakan  nganten  keluar  ataupun perkawinan nyentana  guna menjaga kelangsungan sistem keluarga patrilieal.  Sebagai aktualisasi  darmanya,   masyarakat Bali wajib  mentaati hukum perkawinan adatnya karena swadharma dan swadikara  (hak kewajiban keluarga) hanya dilanjutkan oleh keturunan laki-laki atau kapurusa, reinkarnasi juga melalui kapurusa.  Perkawinan adat tersebut  menyisakan permasalahan  tatkala  keluarga tidak memiliki anak laki-laki.  Menjadi lebih rumit,   jika masalah tersebut dialami  masyarakat Bali perantauan termasuk yang merantau di DIY,  karena sulit mencari solusinya di lingkungan  masyarakat yang heterogen dan jauh berbeda  adat budayanya. Adanya pembauran dengan masyarakat di daerah perantauan dan faktor lainnya memunculkan pergeseran   pandangan para perantau sehingga  menjadi lebih terbuka, seperti menerima bentuk  perkawinan pada gelahang  untuk mengakomodasi kesulitan yang dihadapi  dengan tetap memegang prinsip utama hukum perkawinan adat Bali.