Alhoma R. Lumban Gaol, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, Ichsan Malik, P. Widodo
{"title":"西努沙登加拉省阿赫玛底亚教派解决过程中的宗派动态问题和政府介入","authors":"Alhoma R. Lumban Gaol, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, Ichsan Malik, P. Widodo","doi":"10.33701/jppdp.v16i1.3216","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"SECTIONAL DYNAMICS PROBLEMS AND GOVERNMENT INVOLVEMENT IN THE RESOLUTION PROCESS OF AHMADIYYA SECT IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE\",\"authors\":\"Alhoma R. Lumban Gaol, Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, Ichsan Malik, P. Widodo\",\"doi\":\"10.33701/jppdp.v16i1.3216\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat.\",\"PeriodicalId\":207027,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-06-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3216\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i1.3216","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
SECTIONAL DYNAMICS PROBLEMS AND GOVERNMENT INVOLVEMENT IN THE RESOLUTION PROCESS OF AHMADIYYA SECT IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat.