Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota di Kabupaten Maros, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) beralihnya status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan menjadi pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Guru dan tenaga pendidikan merasakan adanya keterlambatan dalam transfer gaji dan tunjangan guru, pengurusan administrasi yang jauh, dan bertambahnya penghasilan guru honorer. Pendanaan pendidikan menengah khususnya dana BOS menuai keterlambatan dalam pencairannya, serta kepala sekolah tidak leluasa mencari sumber bantuan lain. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros adalah penyebaran kebutuhan guru yang tidak merata, adanya birokrasi yang rumit, dan pengelolaan aset yang belum tuntas di Kabupaten Maros. Sedangkan, tantangannya adalah nuansa psikologisnya untuk bersaing secara global, wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur