LEMBAGA PEREKONOMIAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DESA

Penguatan ekonomi desa sudah menjadi pembicaraan pemerintah terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembentukan lembaga perekonomian desa seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat ditambah dengan pendirian badan usaha milik desa yang mulai diatur pada tahun 1999 hingga kini Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua lembaga perekonomian baik LPD maupun LPN mampu eksis hingga kini dan menopang perekonomian desa sehingga terbentuknya penguatan ekonomi desa dengan adanya kedua lembaga tersebut. BUM Desa yang didirikan saat ini pun sudah mampu menguatkan ekonomi desa dengan bentuk badan usaha yang hingga kini desa-desa berlomba untuk memajukan BUM Desa dan berusaha menguatkan ekonomi desa melalui BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doctrinal research sebagaimana dimaksud oleh Terry Hutchinson penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai libbary based focusing on reading and analysis of primary and secondary material. Hasil penelitian ini adalah bahwa penguatan ekonomi desa dapat dilakukan melalui lembaga perekonomian desa dan badan usaha milik desa karena keduanya adalah penopang ekonomi desa sehingga mampu menyejahterakan desa.