政府情报作为治理科学的新分支

Irhamni Zainal
{"title":"政府情报作为治理科学的新分支","authors":"Irhamni Zainal","doi":"10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1152","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. \nKata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan","PeriodicalId":266103,"journal":{"name":"Jurnal Tatapamong","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN\",\"authors\":\"Irhamni Zainal\",\"doi\":\"10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1152\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. \\nKata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan\",\"PeriodicalId\":266103,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Tatapamong\",\"volume\":\"17 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-09-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Tatapamong\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1152\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Tatapamong","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1152","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

摘要

对政府的讨论当然不能脱离科学的学科和关于政府科学本身的理论。事实上,政府科学的历史可以追溯到几个世纪前,从古典政府科学的出现开始,一直到新政府科学和当代政府科学。在实行政府时,政府的症状、行为和事件都是政府的本质。统治的症状是统治存在的迹象。政府行为是由政府机构或个别政府机构执行其权力,为社会服务,创造社会福利和幸福。虽然政府活动是指政府的官方活动,它也可以由一个或多个政府行为组成,这些行为被串成一个实体,文件中记录了崩溃,从而形成一个历史记录。关键是,政府的所有症状、行动和事件都是治理过程中不可分割的一部分,其目的是创造秩序、安全和公共秩序、社会幸福与幸福。此外,在政府的行动和事件中,可以发现具有和可归类为智力的东西,如信息的情报、行政产品或活动。总的来说,在这个领域有许多经验经验的事实,即政府安排包含的元素可以归类为情报(如信息、行政产品或活动)。例如,政府安排需要信息。对信息、数据、事实和信息材料的需求是必然性和必要的,在决策和政策决定的过程中,为了取得成功。在政府组织者的实践中,政府制定的公共政策和规章制度,应该是正确的数据和事实,涉及到人民的需要和利益,并可能使人民受益,并获得人民和其他建设者的支持。换句话说,信息、数据、事实和说明在公共政策制定和政府安排和发展方面的领导进程中发挥着重要作用。总的来说,信息、数据、事实和副词确实是智力的主要组成部分。这意味着,在公共政策决策和在中央和地方领导和管理政府的过程中,都有智能因素。这篇文章代表了政府科学发展的第一步和努力,特别是在政府情报科学的新分支的发展过程中。这篇文章也被认为是政府在中部和地区实践的实际指导方针,特别是在实现国家和政治统一的警备任务方面。作者也意识到,在这篇文章中,仍然有许多缺点和缺点,因此,作者希望得到纠正、输入和建议,以进一步展开和加强这本书的内容。关键词:情报、政府、政府科学
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terdapat gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan, yang merupakan intisari dari pemerintahan itu sendiri. Gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau individu pemerintah dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sedangkan peristiwa pemerintahan adalah sesuatu tentang aktifitas resmi pemerintahan, yang dapat juga terdiri dari satu atau berbagai tindakan pemerintahan, yang kemudian terangkai menjadi satu kesatuan, yang tercatat runtut dalam dokumen sehingga menjadi suatu catatan sejarah. Intinya adalah, bahwa seluruh gejala, tindakan dan peristiwa pemerintahan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan ketertiban umum, dan kesejahteraan serta kebahagian masyarakat. Selanjutnya, dalam tindakan dan peristiwa pemerintahan, dapat ditemui bahwa terdapat hal-hal yang bersifat dan dapat dikategorikan sebagai intelijen, baik intelijen sebagai informasi, sebagai produk administrasi, maupun sebagai kegiatan. Secara umum, terdapat banyak fakta empirik di lapangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ternyata mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai intelijen (sebagai informasi, produk administrasi maupun kegiatan). Sebagai contoh adalah, kebutuhan akan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan akan informasi, data, fakta dan bahan keterangan, merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan, dalam suatu proses pengambilan keputusan dan penentuan suatu kebijakan, dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam praktek pemerintahan, kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintahan, sudah selayaknya harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan kredibel, yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta sedapat mungkin bermanfaat bagi rakyat, serta mendapatkan dukungan dari rakyat maupun pelaku pembangunan lainnya. Dengan kata lain, bahwa informasi, data, fakta dan bahan keterangan, memegang peranan penting dalam suatu proses pembuatan kebijakan publik dan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara garis besar, informasi, data, fakta dan bahan keterangan, sesungguhnya merupakan unsur utama dari intelijen. Hal ini berarti, terdapat unsur intelijen, dalam penentuan kebijakan publik maupun dalam proses memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tulisan ini merupakan suatu langkah awal dan upaya bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama dalam upaya pengembangan cabang baru dari ilmu pemerintahan yaitu Intelijen Pemerintahan. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi praktek pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, terutama dalam implementasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dan kesatuan bangsa dan politik. Penulis juga menyadari bahwa dalam tulisan ini, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu, penulis berharap adanya koreksi, masukan dan saran untuk lebih mematangkan dan memperkuat isi dari buku ini. Kata kunci: intelijen, pemerintahan, ilmu pemerintahan
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信