政党纷争法:多党制国家的政党法院

Inkcrah Prudensia, Galih Raka Siwi, Wahyu Donri T
{"title":"政党纷争法:多党制国家的政党法院","authors":"Inkcrah Prudensia, Galih Raka Siwi, Wahyu Donri T","doi":"10.36679/ulr.v5i2.2","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus, pendekatan konstruksi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keberadaan Pengadilan Partai tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, Pengadilan Partai merupakan kuasi yudikatif yang berperan dalam mengatasi dan mengadili berbagai persoalan perselisihan internal partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat. sengketa kepengurusan internal partai politik. Akibat hukum tidak adanya Partai Makmamah di tubuh Partai Politik jelas berdampak tidak dapat diajukannya gugatan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri atau kasasi di Mahkamah Agung. Banyak sengketa partai politik yang tidak diputuskan oleh negara melalui peradilannya dengan alasan jalur pengadilan partai tidak ditempuh terlebih dahulu, akibat adanya gugatan yang cacat atau prematur dan kedudukan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan reaktif untuk mengadili. sengketa partai politik itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Partai menjadi sangat penting dan memiliki posisi strategis sebagai peradilan semu internal Partai Politik.","PeriodicalId":257407,"journal":{"name":"Unizar Law Review","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-11-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Hukum Perselisihan Partai Politik: Mahkamah Partai Politik dalam Penataan Negara Multipartai Indonesia\",\"authors\":\"Inkcrah Prudensia, Galih Raka Siwi, Wahyu Donri T\",\"doi\":\"10.36679/ulr.v5i2.2\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus, pendekatan konstruksi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keberadaan Pengadilan Partai tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, Pengadilan Partai merupakan kuasi yudikatif yang berperan dalam mengatasi dan mengadili berbagai persoalan perselisihan internal partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat. sengketa kepengurusan internal partai politik. Akibat hukum tidak adanya Partai Makmamah di tubuh Partai Politik jelas berdampak tidak dapat diajukannya gugatan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri atau kasasi di Mahkamah Agung. Banyak sengketa partai politik yang tidak diputuskan oleh negara melalui peradilannya dengan alasan jalur pengadilan partai tidak ditempuh terlebih dahulu, akibat adanya gugatan yang cacat atau prematur dan kedudukan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan reaktif untuk mengadili. sengketa partai politik itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Partai menjadi sangat penting dan memiliki posisi strategis sebagai peradilan semu internal Partai Politik.\",\"PeriodicalId\":257407,\"journal\":{\"name\":\"Unizar Law Review\",\"volume\":\"134 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-11-16\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Unizar Law Review\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.2\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Unizar Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.2","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

在与多党制corka系统的国务法院的存在对于解决parpol争端至关重要,在这种情况下parpol争端将对印尼民主国家的秩序产生深远影响。写作方法使用教义研究,使用二级和初级法律材料类型、案例方法、法律法规建设方法和概念方法。虽然该党法院在2011年的《政党法》中存在,但它是一种司法权威性,在解决和裁决内部纠纷方面发挥了作用,而该党的裁决是最终的、有约束力的。政党内部管理争端。由于该法律没有mak自相残杀的政党,显然不能在州法院或最高法院就政党纠纷提出诉讼。由于一场有缺陷或早先的诉讼,以及缺乏绝对授权和反应性审判的地方法院的立场,国家没有通过其司法程序作出许多政党决定的问题。政党问题本身。因此,党的存在是至关重要的,并作为政党内部的伪司法地位具有战略地位。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Hukum Perselisihan Partai Politik: Mahkamah Partai Politik dalam Penataan Negara Multipartai Indonesia
Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus, pendekatan konstruksi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keberadaan Pengadilan Partai tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, Pengadilan Partai merupakan kuasi yudikatif yang berperan dalam mengatasi dan mengadili berbagai persoalan perselisihan internal partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat. sengketa kepengurusan internal partai politik. Akibat hukum tidak adanya Partai Makmamah di tubuh Partai Politik jelas berdampak tidak dapat diajukannya gugatan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri atau kasasi di Mahkamah Agung. Banyak sengketa partai politik yang tidak diputuskan oleh negara melalui peradilannya dengan alasan jalur pengadilan partai tidak ditempuh terlebih dahulu, akibat adanya gugatan yang cacat atau prematur dan kedudukan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan reaktif untuk mengadili. sengketa partai politik itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Partai menjadi sangat penting dan memiliki posisi strategis sebagai peradilan semu internal Partai Politik.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信