Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD dalam menjaga kinerja dan citra DPRD Kabupaten Bima. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya  Humas membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dengan melalui kerjasama advetorial dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD.  Humas juga berupaya meng-counter issue (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD. Humas juga berperan membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, melalui tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (Expert prescriber), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Procces Facilitator), dan  teknisi komunikasiAbstractThe purpose of this study was to determine the role of Public Relations (PR) DPRD in maintaining the performance and image of the DPRD Bima Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that in carrying out its role, Public Relations builds functional relationships with the public institutionally by establishing partnerships with mass, print, and online media through advetorial and parliamentary cooperation in the context of posting news on DPRD activities. Public Relations also tries to counter issues (hoax news) circulating in the community or in the mass media quickly, then publishes information and documentation of the Bima Regency DPRD activities and seeks services through the media center by empowering the DPRD's social media accounts. Public relations also plays a role in forming Sub-system relationships with the public, through three approaches, namely as an expert advisor (Expert prescriber), as a facilitator of the problem solving process (Problem Solving Process Facilitator), and a communication technician.