EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Subang. Kemiskinan di wilayah ini  masih cukup tinggi sekalipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah di lakukan.  Untuk itu, maka penelitian ini  difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen penduduk miskin yang ada. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan kriteria penilaian yaitu menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn yang mendasarkan kriteria penilaian  untuk enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kementrian Sosial, Bappeda Jawa Barat, unsur pemerintah daerah, tim TKPKD, unsur perguruan tinggi dan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber daya finansial maupun sumberdaya manusia belum optimal. Begitupun untuk efisiensi. Pamanfaatan sumberdaya yang ada juga belum maksimal. Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum  terdistribusi dengan baik, sehingga ketapatan sasaran bagi rumah tangga miskin belum mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program-programpercepatan. Dari hasil evaluasi kinerja  yang menjadi  hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi dan efektivitas, disiplin dan inisiatif. Bahwa jika dilihat dari dampak Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kelompok penerima manfaat di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka. Temuan hasil riset adalah bahwa kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan akan berhasil apabila ditopang oleh political will pemerintah yang melibatkan kekuatan struktur birokrasi di dalamnya selain peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha