Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan dengan perlindungan terhadap orang tanpa kewargenegaraan (Stateless People) melalui kasus etnis Rohingya di Myanmar. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Sebagai sebuah penelitian normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan etnis dari diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Internasional telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. Myanmar seharusnya meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan 1954 dan Konvensi pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki kewarganegaraanya.