IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA NGOTET KAB. REMBANG TAHUN 2017

Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua puluh satu dari tiga puluh empat provinsi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,90 juta penduduk atau sebesar 11,32%. Dengan kondisi tersebut, saat ini terdapat lima belas kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan (Zona Merah) salah satunya adalah Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 115,19 ribu atau sebesar 18,35% dari seluruh jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rembang tersebut mencerminkan masih banyaknya rumah penduduk yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mulai melaksanakan Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk miskin. Program tersebut salah satunya dilaksanakan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Namun dalam pelaksanaanya, masih dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan dalam menentukan masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan; sumber daya baik dari sisi manusia dan anggaran; disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Adapun yang sudah berjalan baik yaitu struktur birokrasi pada sisi mekanisme dan struktur birokrasi di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.