Menuju Kebijakan Akuntansi yang Paripurna: Studi Kasus Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Hulu Migas

Kebijakan akuntansi pendapatan non-pajak minyak dan gas adalah salah satu masalah yang paling kontroversial dalam laporan keuangan pemerintah selama bertahun-tahun. Perdebatan lama muncul karena perselisihan antara BPK dan pemerintah. BPK berpendapat bahwa pemerintah harus menerapkan metode bruto dalam pengakuan pendapatan sementara yang kemudian lebih memilih untuk mengadopsi metode neto. Masalah ini menjadi lebih menarik untuk dibahas sejak berjalannya era basis akrual pada awal 2015. Penelitian sebelumnya oleh Yuwana et al. (2016) menemukan bahwa penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik umum. Mereka berpendapat bahwa penerapan metode neto dianggap kurang akuntabel karena tidak mencatat pendapatan dan biaya yang relevan. Setelah melakukan sejumlah langkah penelitian dengan mewawancarai dan berdiskusi dengan orang-orang kunci di jajaran Kementerian Keuangan dan SKK Migas, kami percaya bahwa pemerintah telah menerapkan basis akrual dengan metode bruto sejak pengalaman pertama tahun 2015. Temuan ini didukung oleh penyajian pendapatan dan pengeluaran secara terpisah dalam Laporan Operasional. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa masalah untuk dipertimbangkan dengan hatihati di masa depan, seperti pengakuan cost recovery sebagai pengeluaran dan penerimaan pendapatan menggunakan pendekatan gross revenue. Dengan mengadopsi pendekatan gross revenue, pengungkapan transaksi keuangan dalam minyak dan gas hulu dapat dianggap lebih komprehensif, yang mencerminkan semua aspek industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi peraturan yang ada mengenai prinsip-prinsip akuntansi pendapatan non-pajak minyak dan gas