POTENSI PENERAPAN KONSEP KOTA KOMPAK DI KOTA DEPOK DARI ASPEK TATA GUNA LAHAN DAN SISTEM TRANSPORTASI

Urbanisasi yang terus terjadi tanpa perencanaan akan berakibat negatif pada pergeseran perkembangan kota ke arah pinggiran kota atau urban sprawl. Konsep compact city atau kota kompak menjadi solusi dari perkembangan kota yang sprawl dengan adanya intensifikasi lahan dan pemerataan sistem transportasi. Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang memiliki kecenderungan sprawl dengan isu-isu guna lahan dan transportasi. Kota Depok memiliki strategi pengembangan kota yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2018-2029 dengan meningkatkan keterpaduan antara tata guna lahan dan transportasi melalui penerapan konsep kota kompak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi guna lahan dan sistem transportasi Kota Depok dalam penerapan konsep kota kompak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif dengan metode analisis spasial dan statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan delapan indikator konsep kota kompak yang dilihat dari aspek tata guna lahan dan sistem transportasi. Dari hasil analisis aspek tata guna lahan, persentase wilayah dengan kepadatan tinggi di Kota Depok sebesar 50%, kepadatan perumahan dan permukiman tinggi sebesar 23%, wilayah yang memiliki guna lahan campuran sebesar 41%, serta keterjangkauan dan ketersediaan sarana sebesar 46%. Sementara itu, dari aspek transportasi, aksesibilitas tinggi berada pada persebaran guna lahan perkotaan dan peribadatan. Konektivitas jalan di Kota Depok memiliki rasio 1.6, dan terdapat tujuh nodal multimoda di Kota Depok. Penelitian menemukan bahwa 2.422 Ha atau 12% wilayah Kota Depok sudah memiliki potensi kota kompak karena wilayahnya mendukung keseluruhan indikator perkembangan konsep kota kompak.