{"title":"共同治理关于大流行的高等教育政策","authors":"Tati Tati, Fatmawati Fatmawati","doi":"10.52496/rasi.v3i1.126","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini mengharuskan policy maker untuk membuat kebijakan pendidikan yang memutus penyebaran virus Covid-19. Tujuan penelitian ini sebagai tinjauan umum terkait collaborative governance pada proses perumusan kebijakan pendidikan untuk pembelajaran pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021 Semester Gasal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur. Analisis dilakukan pada artikel dan dokumen maupun sumber sejenis terkait collaborative governance dalam proses perumusan kebijakan. Hasilnya, prosedur dari proses perumusan kebijakan sebagian telah memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, diperlukan pelibatan aktor non negara agar kebijakan yang dihasilkan dapat dan diimplementasikan dan disebarluaskan oleh semua pihak.","PeriodicalId":294030,"journal":{"name":"Jurnal RASI","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DI MASA PANDEMI\",\"authors\":\"Tati Tati, Fatmawati Fatmawati\",\"doi\":\"10.52496/rasi.v3i1.126\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini mengharuskan policy maker untuk membuat kebijakan pendidikan yang memutus penyebaran virus Covid-19. Tujuan penelitian ini sebagai tinjauan umum terkait collaborative governance pada proses perumusan kebijakan pendidikan untuk pembelajaran pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021 Semester Gasal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur. Analisis dilakukan pada artikel dan dokumen maupun sumber sejenis terkait collaborative governance dalam proses perumusan kebijakan. Hasilnya, prosedur dari proses perumusan kebijakan sebagian telah memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, diperlukan pelibatan aktor non negara agar kebijakan yang dihasilkan dapat dan diimplementasikan dan disebarluaskan oleh semua pihak.\",\"PeriodicalId\":294030,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal RASI\",\"volume\":\"11 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-04-22\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal RASI\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.126\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal RASI","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.126","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DI MASA PANDEMI
Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini mengharuskan policy maker untuk membuat kebijakan pendidikan yang memutus penyebaran virus Covid-19. Tujuan penelitian ini sebagai tinjauan umum terkait collaborative governance pada proses perumusan kebijakan pendidikan untuk pembelajaran pendidikan tinggi di masa pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021 Semester Gasal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memprioritaskan studi literatur. Analisis dilakukan pada artikel dan dokumen maupun sumber sejenis terkait collaborative governance dalam proses perumusan kebijakan. Hasilnya, prosedur dari proses perumusan kebijakan sebagian telah memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, diperlukan pelibatan aktor non negara agar kebijakan yang dihasilkan dapat dan diimplementasikan dan disebarluaskan oleh semua pihak.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
