- Book学术

发布求助

文献互助智能选刊最新文献

Jurnal Ilmiah Administrasita' Pub Date : 2021-07-07 DOI:10.47030/ADMINISTRASITA.V12I1.38

Bachtiar Bachtiar

{"title":"FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN","authors":"Bachtiar Bachtiar","doi":"10.47030/ADMINISTRASITA.V12I1.38","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Dengan kapasitas pemerintah yang tidak optimal, disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam pengembalian keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan tidak refleksi (bingung). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keengganan beberapa instansi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan, menyerahkan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Seluruh upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara atau bangsa yang ditentukan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang telah digulirkan pada tahun 1998. oleh karena itu, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut memiliki kemampuan mengenai fungsi koordinasi, yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Hasil penelitaian ini menunjukan bahwa dalam hal pelaksanaan koordinasi Bappeda, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan dalam pelaksanaannya.Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kekurang serasian, dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depa","PeriodicalId":239995,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Administrasita'","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Ilmiah Administrasita'","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47030/ADMINISTRASITA.V12I1.38","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

摘要

由于政府的不最佳能力，由于中央政府通过非常详细、没有思考的指导方针和指导方针对恢复决策的强大控制。这受到一些中央政府机构不愿授权、放弃服务职责、许可管理、区域财政资源管理的影响。所有的努力都必须作出，以实现一个明确的国家或民族目标，迫切需要做好计划。政府说，这将包括开展活动，发展计划对于支持区域自治和实现1998年提出的改革目标至关重要。因此，Bappeda作为一个区域建设规划机构，需要具备协调功能，足够支持区域自治。这项研究的目的是确定Bappeda的协调作用，支持马鲁库省南部的Halmahera区自治。调查结果表明，在执行巴普达达协调方面，正如所观察到的那样，缺乏实施政策的深度，因此实施政策时存在投诉。巴普佩达协调在南部哈尔马赫拉区实行区域自治方面的作用仍然不那么活跃，在会议会议上的紧密配合还没有达到预期的时间，也没有充分利用南部哈尔马赫拉区现有机构或服务的参与，从而降低了工作效率。影响南部哈尔马赫亚地区发展规划协调作用的因素，如员工专业精神、工具和基础设施、数据和信息，以及策划机制，对南哈尔马赫亚省(Bappeda)的表现产生了深远的影响

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Dengan kapasitas pemerintah yang tidak optimal, disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam pengembalian keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan tidak refleksi (bingung). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keengganan beberapa instansi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan, menyerahkan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Seluruh upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara atau bangsa yang ditentukan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang telah digulirkan pada tahun 1998. oleh karena itu, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut memiliki kemampuan mengenai fungsi koordinasi, yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Hasil penelitaian ini menunjukan bahwa dalam hal pelaksanaan koordinasi Bappeda, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan dalam pelaksanaannya.Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kekurang serasian, dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depa

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Jurnal Ilmiah Administrasita'

自引率

0.00%

发文量