Kebijakan Pengelolaan Sampah

Sampah, sebagai salah satu permasalahan di Kota Ternate seolah membuat Pemerintah Kota tak berdaya. Setiap tahun, volume sampah terus bergerak. Dari 60-70 ton naik 100 ton perhari. Minimnya armada pengangkut menjadi juga menjadi masalah, sampah tidak terangkut dengan baik. Padahal ada perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang memberi ruang pemerintah dan masyarakat mengelola sampah. Metode penelitian menggunakan deskrpitif kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primwer dan sekunder. Bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga partisipasi warga. Karena kebijakan baru akan dilaksanakan, maka dampak kebijakan belum bisa dievaluasi apakah berhasil atau tidak. Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah selama ini tidak diketahui oleh masyarakat kota Ternate. Dengan demikian Perda ini harus terus disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan demikian ada pelibatan masyarakat didalamnya. 1. Perlunya membentuk satgas sampah di setiap kelurahan, yang tugasnya setiap saat melakukan patroli, membuat laporan harian dan mengecek kali mati (barangka). Sebaiknya satgas sampah ini tidak dipublikasikan sehingga keberadaannya tidak diketahui warga, sehingga dia leluasa melakukan tugasnya. Perlunya saling awasi antar warga, agar mereka tak lagi membuang sampah di kali mati. DLH juga membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi di Kota Ternate Kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong kampus untuk membuat inovasi pengelolaan sampah.