{"title":"KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI","authors":"Wellvy Firstia Diany, Fadjar Hari Mardiansjah","doi":"10.20961/desa-kota.v4i2.50103.226-240","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah maupun nasional. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan mengelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Dengan menggunakan kasus pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten Kerinci pada wilayah Kecamatan Sungai Penuh memberi pengaruh kepada perubahan tingkat pelayanan dan tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.","PeriodicalId":433570,"journal":{"name":"Desa-Kota","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-09-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Desa-Kota","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20961/desa-kota.v4i2.50103.226-240","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI
Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah maupun nasional. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan mengelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Dengan menggunakan kasus pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten Kerinci pada wilayah Kecamatan Sungai Penuh memberi pengaruh kepada perubahan tingkat pelayanan dan tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.