International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990

Pekerja migran merupakan subjek hukum maka dari itu keberadaan pekerja migran ini erat kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemerintah pada dasarnya ini merupakan aktor yang seharusnya memberikan proteksi bagi pekerja migran sebagaimana amanat Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan keluarganya tahun 1960 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan keluarganya pada 18 Desember 1990. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan pekerja migran pada konteks hukum internasional dan hukum nasional selain itu adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengaturan pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yakni dengan cara menganalisis kaitan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang dihubungan dengan data Primer dan Sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permsalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 sehingga Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global. Konvensi ini membangun narasi indikator standar minimum perlindungan pekerja migran beserta anggota keluarga terutama terkait hak asasi manusia. Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan buruh migran Indonesia yang seharusnya telah di harmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 juga belum rampung pembahasaanya, sehingga dapat dikatakan implementasi dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 belum efektif secara substansi walaupun mengadopsi semangat pelindungan sebagaimana tertera dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 beberapa peraturan terkait perlindungan pekerja migran pada seluruh aspek lainnya masih dinilai memiliki kelemahan dalam upaya pemenuhan hak-hak asasi pekerja migran. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Hak Asasi Manusia