Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
{"title":"Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan","authors":"Riske Maida Putri, L. Lisdiana, A. Hakim","doi":"10.37858/publik.v3i1.346","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan output serta outcome kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator Standard Operational Procedures (SOPs) yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.","PeriodicalId":33678,"journal":{"name":"Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Publik","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.346","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan output serta outcome kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator Standard Operational Procedures (SOPs) yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.
在南苏门答腊的战略规划(Renstra)中,环境和土地服务部门面临的问题是,PPTK不了解最近的政策、与其他领域重叠的活动,以及许多不符合最新规定的绩效、产出和结果指标。本研究旨在实施内政部第050——5889 2021年清单的结果验证,验证并分类Pemutahiran, Kodefikasi拜托发展规划和区域财政政策作为基准Kodefikasi拜托发展规划和地区金融服务环境和土地省南苏门答腊,以至于能够解决所面临的问题。一种研究方法,即定性研究,通过对线人的采访收集数据或信息,并采用乔治·C·爱德华三世(George C. Edward III)的模型理论,他使用四维(沟通、资源、性格和官僚结构)来取得成功。研究结果表明,国务院在2021年050—5889的实施中取得了对基准规范、公平和地方规划规划为基准基准、区域规划规划为基准、环境和区域财务规划的基调,目前还处于最佳状态。这些问题出现在不充分的激励指标和标准操作程序指标(SOPs)中,这些指标不符合最新的政策,使得一些活动与其他领域的活动重叠。