DESAIN IDEAL PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Jurnal Hukum Pembangunan Pub Date : 2021-11-20 DOI:10.26532/jh.v37i2.16994

Ahmad Mahardika Mahardika

{"title":"DESAIN IDEAL PEMBENTUKAN OTORITAS INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA","authors":"Ahmad Mahardika Mahardika","doi":"10.26532/jh.v37i2.16994","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"DOI : 10.26532/jh.v37i2.17277 Artikel ini membahas tentang pentingnya pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, RUU Perlindungan Data Pribadi belum mencantumkan pembentukan otoritas independen. Pengelolaan data pribadi masih berada secara sektoral di kementerian. Padahal pembentukan otoritas independen perlndungan data pribadi sangat penting sebagai upaya kehadiran negara untuk menjamin hak privasi setiap warga negara. Mengacu pada sistem hukum di negara lain, pembentukan otoritas independen mutlak diperlukan, sebagai upaya untuk memastikan independensi lembaga tersebut, dikarenakan tanpa adanya otoritas independen maka akan muncul potensi penyimpangan terhadap penggunaan data pribadi. Maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan urgensi pembentukan lembaga inpenden perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan memberikan landasan akademik bagi Pemerintah untuk menambahkan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Kesimpulan dalam artikel ini adalah perlunya dibentuk otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.","PeriodicalId":53034,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Pembangunan","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Hukum Pembangunan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16994","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

DOI : 10.26532/jh.v37i2.17277 Artikel ini membahas tentang pentingnya pembentukan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, RUU Perlindungan Data Pribadi belum mencantumkan pembentukan otoritas independen. Pengelolaan data pribadi masih berada secara sektoral di kementerian. Padahal pembentukan otoritas independen perlndungan data pribadi sangat penting sebagai upaya kehadiran negara untuk menjamin hak privasi setiap warga negara. Mengacu pada sistem hukum di negara lain, pembentukan otoritas independen mutlak diperlukan, sebagai upaya untuk memastikan independensi lembaga tersebut, dikarenakan tanpa adanya otoritas independen maka akan muncul potensi penyimpangan terhadap penggunaan data pribadi. Maksud dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memastikan urgensi pembentukan lembaga inpenden perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Signifikansi dalam artikel ini adalah diharapkan memberikan landasan akademik bagi Pemerintah untuk menambahkan otoritas independen perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Kesimpulan dalam artikel ini adalah perlunya dibentuk otoritas independen perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

查看原文本刊更多论文

设计理想在印尼政府的个人数据保护系统中建立个人资料保护管理局

DOI: 10.26532/jh. v37pt .17277这篇文章讨论了在印尼政府体系中建立个人数据保护独立权威的重要性。正因为如此，《个人数据保护法案》还没有包括建立一个独立的权威。个人数据管理仍然是部里的部门。建立一个独立的个人数据保护权威作为国家出勤努力确保每个公民的隐私权是至关重要的。鉴于其他国家的法律制度，建立一个绝对必要的独立权力机构是为了确保该机构的独立，因为没有独立的权力，它可能会对个人数据的使用产生不合理的偏差。本文的目的和目的是确保在印尼法律体系中建立个人数据保护机构的紧迫性。本文使用的研究方法是一个规范的领域。本文的重要性预计将为政府在个人数据保护法案中增加独立的个人数据保护权力提供学术基础。本文的结论是，需要在印尼公民制度中建立一个独立的个人数据保护权威。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Hukum Pembangunan

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

16 weeks