Fenomena Money Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Haswan Boris Muda Harahap, Ermaya Suradinta, D. Maryani, Ahmad Averus
{"title":"Fenomena Money Politik Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia","authors":"Haswan Boris Muda Harahap, Ermaya Suradinta, D. Maryani, Ahmad Averus","doi":"10.31289/jppuma.v11i1.9247","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Deklarasi ini berlaku sejak  17 Agustus 1945, saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Konsep dasar negara hukum yang demokratis, artinya semua warga negara memiliki hak yang sama . Salah satu syarat menjadi negara demokrasi adalah sistem politik untuk memilih dan mengganti kepala pemerintahan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Penyelenggaraan pemilihan umum ini melibatkan masyarakat dalam menentukan kepala  pemerintahan. Namun Ketika pemilu datang ada hal yang paling menjadi sorotan yaitu Money politic. Money politic ini dilakukan agar seorang pemimpin mendapat suara rakyat yang lebih banyak dan menguasai suara dalam pemilu. Money politic merupakan sebuah pelanggaran kampanye. Money politic dilakukan menjelang hari pelaksanaan pemilu, praktik Money politic dilakukan dengan cara membagikan uang atau sembako kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, agar mereka memberikan hak suara kepada caleg atau kader partai yang bersangkutan. Persaingan antara para pihak yang mengikuti pemilu yang ingin menguasai kekuasaan membuat mereka melakukan cara yang tidak sehat dengan cara melakukan Money politic ini. selain itu faktor perekonomian masyarakat Indonesia yang masih banyak mengalami kemiskinan ini lah yang menjadi sasaran empuk para kader atau partai melakukan Money politic tersebut. Isu tersebut telah menggerogoti institusi demokrasi bangsa Indonesia dan telah menjadi  budaya yang  memecah belah banyak partai politik, membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain di dunia.  \nKata kunci: Demokrasi; Money Poitic; Pemilu","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i1.9247","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Deklarasi ini berlaku sejak  17 Agustus 1945, saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Konsep dasar negara hukum yang demokratis, artinya semua warga negara memiliki hak yang sama . Salah satu syarat menjadi negara demokrasi adalah sistem politik untuk memilih dan mengganti kepala pemerintahan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Penyelenggaraan pemilihan umum ini melibatkan masyarakat dalam menentukan kepala  pemerintahan. Namun Ketika pemilu datang ada hal yang paling menjadi sorotan yaitu Money politic. Money politic ini dilakukan agar seorang pemimpin mendapat suara rakyat yang lebih banyak dan menguasai suara dalam pemilu. Money politic merupakan sebuah pelanggaran kampanye. Money politic dilakukan menjelang hari pelaksanaan pemilu, praktik Money politic dilakukan dengan cara membagikan uang atau sembako kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih, agar mereka memberikan hak suara kepada caleg atau kader partai yang bersangkutan. Persaingan antara para pihak yang mengikuti pemilu yang ingin menguasai kekuasaan membuat mereka melakukan cara yang tidak sehat dengan cara melakukan Money politic ini. selain itu faktor perekonomian masyarakat Indonesia yang masih banyak mengalami kemiskinan ini lah yang menjadi sasaran empuk para kader atau partai melakukan Money politic tersebut. Isu tersebut telah menggerogoti institusi demokrasi bangsa Indonesia dan telah menjadi  budaya yang  memecah belah banyak partai politik, membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain di dunia.  Kata kunci: Demokrasi; Money Poitic; Pemilu
在印度尼西亚,货币与选举有关的政治现象
印度尼西亚是一个宪政民主国家。该宣言于1945年8月17日印度尼西亚宣布独立。民主国家的基本概念意味着所有公民都享有同样的权利。成为民主国家的条件之一是通过自由公正的选举来投票和代替政府首脑的政治制度。选举安排涉及公众对政府首脑的任命。但是当选举来临的时候,人们最关心的是政治资金。政治资金是为了让领导人获得更多的选票并在选举中占据主导地位。政治货币是对竞选活动的一种侵犯。在选举日之前就有了政治上的钱,政治上的钱是通过向有选举权的社会分配或抽签来实现的。选举后的竞争,这些渴望权力的政党之间的竞争,导致他们在政治上做出这种不健康的行为。除了经济困难之外,印尼社会仍然处于贫困状态,也很容易成为富人或政党进行政治资金的目标。这个问题侵蚀了印尼的民主制度,使许多政党四分五裂,使印尼远离世界其他国家。关键词:民主;钱Poitic;选举
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
12
审稿时长
4 weeks
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信