Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru BumDes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa

Ilham Zitri, Rifaid Rifaid, Riza Umami
{"title":"Pelatihan Dan Pendampingan Rekrutmen Pengurus Baru BumDes Desa Karang Bongkot Guna Penguatan Ekonomi Desa","authors":"Ilham Zitri, Rifaid Rifaid, Riza Umami","doi":"10.32493/j.pdl.v6i1.32188","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kegiatan Terkait Rekrutmen, Pelatihan, dan Pendampingan yang Diberikan Kepada Pengurus Baru Bumdes, Kepedulian dan semangat untuk memampukan masyarakat desa hingga siap menerapkan otonomi daerah menginspirasi Desa Karang Bongkot untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, yang dikemas dalam tulisan ini. kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Berdasarkan temuan observasi, berbagai permasalahan yang disampaikan pemerintah desa setelah UU Desa disahkan antara lain adalah pentingnya perbaikan tata kelola desa agar tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat muncul. Kurangnya sistem checks and balances di lembaga desa, khususnya antara pemerintah desa dan sebagian masyarakat sipil. Inilah salah satu kelemahan yang dapat ditemukan dalam praktek pemerintahan desa, yang merupakan salah satu kelemahan yang dapat diidentifikasi. Dikarenakan kuatnya dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa yang salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa menjadi tidak maksimal. belum terasa. Akibatnya, sistem belum dibangun. Salah satu alasannya adalah fungsi BPD adalah memantau jalannya pemerintahan desa. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Hal ini disebabkan selama ini program-program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pemerintahan di desa, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga lainnya, hanya dipusatkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sedangkan pengurus BUMDes tetap berjalan. Akibat yang paling nyata dari ketiadaan sistem check and balances adalah meningkatnya peluang korupsi yang signifikan di desa-desa. Peluang tersebut dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang sebenarnya secara rutin memberikan peluang penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan. Persoalan lain yang membuat pengelolaan keuangan di pedesaan semakin sulit diatur adalah adanya kelompok lobi di dalam masyarakat. Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan adalah meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar muncul semangat untuk mengawal proses penggerakan pemerintahan desa menuju “good village governance”. Penataan yang bermanfaat bagi desa ini bertujuan untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan desa yang sebelumnya hanya hadir pada tataran pertanggungjawaban administratif namun kini hadir pula pada tataran pertanggungjawaban substantif.","PeriodicalId":34791,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Dharma Laksana","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pengabdian Dharma Laksana","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32493/j.pdl.v6i1.32188","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Kegiatan Terkait Rekrutmen, Pelatihan, dan Pendampingan yang Diberikan Kepada Pengurus Baru Bumdes, Kepedulian dan semangat untuk memampukan masyarakat desa hingga siap menerapkan otonomi daerah menginspirasi Desa Karang Bongkot untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, yang dikemas dalam tulisan ini. kegiatan pelatihan dan pendampingan. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Berdasarkan temuan observasi, berbagai permasalahan yang disampaikan pemerintah desa setelah UU Desa disahkan antara lain adalah pentingnya perbaikan tata kelola desa agar tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat muncul. Kurangnya sistem checks and balances di lembaga desa, khususnya antara pemerintah desa dan sebagian masyarakat sipil. Inilah salah satu kelemahan yang dapat ditemukan dalam praktek pemerintahan desa, yang merupakan salah satu kelemahan yang dapat diidentifikasi. Dikarenakan kuatnya dominasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa yang salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa menjadi tidak maksimal. belum terasa. Akibatnya, sistem belum dibangun. Salah satu alasannya adalah fungsi BPD adalah memantau jalannya pemerintahan desa. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Hal ini disebabkan selama ini program-program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas pemerintahan di desa, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga lainnya, hanya dipusatkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sedangkan pengurus BUMDes tetap berjalan. Akibat yang paling nyata dari ketiadaan sistem check and balances adalah meningkatnya peluang korupsi yang signifikan di desa-desa. Peluang tersebut dihasilkan dari pengelolaan anggaran yang sebenarnya secara rutin memberikan peluang penggunaan uang untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pembangunan. Persoalan lain yang membuat pengelolaan keuangan di pedesaan semakin sulit diatur adalah adanya kelompok lobi di dalam masyarakat. Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan adalah meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat. Hal ini diperlukan agar muncul semangat untuk mengawal proses penggerakan pemerintahan desa menuju “good village governance”. Penataan yang bermanfaat bagi desa ini bertujuan untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan desa yang sebelumnya hanya hadir pada tataran pertanggungjawaban administratif namun kini hadir pula pada tataran pertanggungjawaban substantif.
为了改善农村经济,新成员在蒙哥特村的屋顶上进行培训和裁员
招聘、培训和相关活动给予新管家Bumdes的庇护所和精神关怀,使村民到准备实行区域自治激励Bongkot珊瑚村巩固当地的经济,在本文中打包的。培训和辅导活动。这个计划的目的是加强农村经济。根据观察结果,在《村法》合法化后,农村政府提出的问题包括改善农村治理以实现更好的治理的重要性。农村机构,特别是在农村政府和一些公民社会之间,缺乏制度化制度。这是农村政府的做法中可以发现的一个弱点,这是可以识别的一个弱点。由于强大统治村长政府安排的村庄,村子因此功能Permusyawaratan机构(警方)作为立法机构设立政府的功能之一是在看路村村民都成为不最多。没有感觉。因此,系统尚未建立。原因之一是BPD的作用是监控农村政府的进程。造成这种情况的主要因素是村民缺乏人力资源。这是因为在这段时间里,旨在提高农村政府的能力的项目,包括地方政府和其他机构,只集中在增加农村政府的能力,而屋顶委员会一直在运行。在没有检查和平衡系统的情况下,最明显的后果是农村腐败的几率增加了。这些机会来自定期的预算管理,为与发展无关的活动提供资金。另一个使农村管理更加难以管理的问题是社区中存在游说团体。消除任何潜在腐败的最重要的做法是增加农村和社区机构的参与。有必要培养一种精神,将农村政府的动议提交到好村教育委员会。这些对村庄有益的安排旨在产生村庄财政责任,这些财政责任以前只存在于行政责任领域,但现在也存在于物质责任领域。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
30
审稿时长
24 weeks
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信