Perjanjian damai Helsinki: akhir konflik GAM dan Pemerintah Republik Indonesia 1976-2005

Abstract

The founding of the Free Aceh Movement by Tengku Hasan Muhammad di Tiro resulted in three decades of conflict between Aceh and the Indonesian government. The conflict ended through a Peace Treaty. The purpose of this study is to find out how the conflict in Aceh can be resolved through a peace agreement. This study uses historical research methods which consist of four stages, namely, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study concluded that the conflict in Aceh between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement was resolved through the Helsinki Peace Agreement on August 15, 2005. The contents of the Helsinki peace agreement are the Aceh government, human rights, amnesty and reintegration, security arrangements, and the establishment of the Aceh Monitoring Mission. Berdirinya Gerakan Aceh Merdeka oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro mengakibatkan konflik terjadi di Aceh dengan Pemerintah Indonesia selama tiga dekade. Konflik berakhir melalui Perjanjian Damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik di Aceh dapat diselesaikan melalui perjanjian damai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri empat tahap yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, konflik di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka diselesaikan melalui Perjanjian Damai Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Isi dari perjanjian damai Helsinki adalah pemerintahan Aceh, hak– hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi, pengaturan keamanan, dan pembentukan Aceh Monitoring Mission.