{"title":"Sistem Pendukung Keputusan Perijinan Hak Guna Usaha Air Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)","authors":"Rizza Muhammad Arief Stt Atlas Nusantara Malang","doi":"10.1123/IJNS.V5I3.1433","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACTION: Act No. 7 of 2004 on Water Resources provides opportunities in Indonesian to carry out the business of water resources through water exploitation rights instruments. Conflicts of of the implementation of the licensing of water resources taking place, not only in Pasuruan but also occurred in several other regions in Indonesia such as in Solo, Central Java and West Java Sukabumi. One of the causes of conflict licensing rights of exploitation the water is because of the implementation of the licensing still conventional in which the assessment was conducted by assessors of licensing by many parties perceived many shades of subjective. Through a computerized system is expected to reduce subjectivity in the process of licensing rights of exploitation the water to get to the the licensing process rapidly, accurate, and objectives. \nKeywords: decision support system, water exploitation rights \n \nABSTRAKSI: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air memberikan peluang di Indonesia untuk melaksanakan bisnis sumber daya air melalui instrument hak guna usaha air. Konflik terhadap pelaksanaan perijinan sumber daya air banyak terjadi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan tetapi juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Solo Jawa Tengah dan Sukabumi Jawa Barat. Salah satu penyebab timbulnya konflik perijinan hak guna usaha air adalah karena pelaksanaan perijinan masih bersifat konvensional dimana penilaian dilakukan oleh tim penilai perijinan yang menurut banyak pihak dirasakan banyak bernuansa subyektif. Melalui Sistem yang terkomputerisasi diharapkan mengurangi subyektifitas dalam proses perijinan hak guna usaha air untuk menuju pada proses perijinan cepat, akurat, dan obyektif.","PeriodicalId":13263,"journal":{"name":"IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security","volume":"111 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2016-06-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"IJNS - Indonesian Journal on Networking and Security","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1123/IJNS.V5I3.1433","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
ABSTRACTION: Act No. 7 of 2004 on Water Resources provides opportunities in Indonesian to carry out the business of water resources through water exploitation rights instruments. Conflicts of of the implementation of the licensing of water resources taking place, not only in Pasuruan but also occurred in several other regions in Indonesia such as in Solo, Central Java and West Java Sukabumi. One of the causes of conflict licensing rights of exploitation the water is because of the implementation of the licensing still conventional in which the assessment was conducted by assessors of licensing by many parties perceived many shades of subjective. Through a computerized system is expected to reduce subjectivity in the process of licensing rights of exploitation the water to get to the the licensing process rapidly, accurate, and objectives.
Keywords: decision support system, water exploitation rights
ABSTRAKSI: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air memberikan peluang di Indonesia untuk melaksanakan bisnis sumber daya air melalui instrument hak guna usaha air. Konflik terhadap pelaksanaan perijinan sumber daya air banyak terjadi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan tetapi juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Solo Jawa Tengah dan Sukabumi Jawa Barat. Salah satu penyebab timbulnya konflik perijinan hak guna usaha air adalah karena pelaksanaan perijinan masih bersifat konvensional dimana penilaian dilakukan oleh tim penilai perijinan yang menurut banyak pihak dirasakan banyak bernuansa subyektif. Melalui Sistem yang terkomputerisasi diharapkan mengurangi subyektifitas dalam proses perijinan hak guna usaha air untuk menuju pada proses perijinan cepat, akurat, dan obyektif.
摘要:2004年第7号《水资源法》通过水资源开发权文书为印尼开展水资源业务提供了机会。实施水资源许可的冲突不仅发生在帕苏鲁内,也发生在印度尼西亚的其他几个地区,如梭罗、中爪哇和西爪哇苏卡umi。水资源开采权许可冲突的原因之一是由于许可的实施仍然是传统的,其中评估是由许可的评估人员进行的,许多方面都认为这是主观的。通过计算机化的系统有望减少开采权许可过程中的主观性,使许可过程迅速、准确、客观。摘要:Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air成员,印度尼西亚peluang untuk melaksanakan bisnis Sumber Daya Air melalui仪器,hak guna usaha Air。Konflik terhadap pelaksanaan peri济南sumber daya air banyak terjadi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan tetapi juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia(印尼)独立于Solo爪哇Tengah和Sukabumi爪哇Barat。Salah satu penyebab timbulnya konflik perjinjinah hak guna usaha air adalah karena pelaksanaan perjinjinah masih bersiv konalah konflakanan masih bersiv konalah diakananah konflakanah konflakanah konflakanah konflakanah konflakanah konflakanya subyektif。Melalui system yang terkomputerisasi diharapkan mengurangi subyektifitas dalam prose perijinan hak guna usaha air untuk menuju pada prose perijinan cepat, akurat, dan obyektif。