Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat

Abstract

As a process of military withdrawal from politics, the internal reform of The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has specific characters in its pattern as well as in its professionality. In this paper, Talukder Maniruzzaman’s concept of military withdrawal from politics and Robert K. Merton’s and Talcott Parsons’ functional analysis were laboured to inquire that process experienced by TNI. That inquiry used the combination of quantitative and qualitative methods. The result shows that TNI reform is a gradual, hierarchical and sustainable process. TNI reform can also categorized as professional military withdrawal from politics—a process which is not going suddenly nor hastily, with reformist considerations beforehand, and is based on an awareness about a need to correct TNI’s role in the past state politics. What makes it different from other countries’ military’s experiences is that this process had no immediate relationship to foregone general election, and were going without transfer of power to temporary civil government, social revolution, mass rebellion, or foreign invasion and intervention. Simultaneous with that reform is a process of refunctionalization, that is to say correctly reorder TNI’s position and role in the democratic order of national life, so TNI able to be functional simultaneously with other national functions or components. Sebagai sebuah proses mundurnya militer dari politik, reformasi internal TNI memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam hal pola maupun profesionalitasnya. Dalam tulisan ini, proses yang dialami TNI tersebut ditelaah menggunakan gagasan Talukder Maniruzzaman mengenai mundurnya militer dari politik, serta gagasan Robert K. Merton dan Talcott Parsons mengenai analisis fungsional. Penelitiannya sendiri dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi TNI terjadi secara gradual, bertingkat, dan berlanjut. Reformasi TNI juga dapat dikategorikan sebagai mundurnya militer dari politik secara profesional—dilaksanakan secara tidak mendadak dan tidak tergesa-gesa, didahului pemikiran-pemikiran reformis, serta dilandasi kesadaran akan perlunya koreksi terhadap peran TNI dalam politik negara di masa lalu. Yang membedakannya dari pengalaman militer lain di berbagai negara, proses ini tidak terkait dengan dilangsungkannya pemilihan umum terlebih dahulu, serta tidak disertai penyerahan kekuasaan sipil sementara, revolusi sosial, pemberontakan massal, maupun invasi atau intervensi asing. Bersamaan dengan reformasi tersebut, terjadi pula refungsionalisasi, yakni penataan kembali secara tepat posisi dan peran TNI dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis, sehingga dapat menjadi fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa lainnya.