PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA ONLINE DALAM PROSES TRANSAKSI DI DKI JAKARTA

Abstract

Abstrak Pertumbuhan bisnis online yang semakin pesat menjadikan bisnis ini rentan oleh penipuan. Konsumen harus mendapat perlindungan dan kejelasan dalam melakukan transaksi pembelian online. Pemerintah telah berupaya melindungi konsumen transaksi online dengan mengeluarkan PP PSTE 2012 yang mengatur kewajiban pelaku usaha online untuk memberikan perlindungan konsumen dalam proses transaksi sesuai pasal 49. Studi bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha online di DKI Jakarta. Studi ini menggunakan purposive sampling dengan 30 responden pelaku usaha online. Dari hasil penelitian dikehui bahwa lebih dari 80% responden telah menyampaikan informasi lengkap dan benar mengenai produk (harga, kualitas, merek, spesifikasi) yang ditawarkan, akan tetapi ada sekitar 30% responden yang tidak memberikan jaminan kecacatan dan tidak mencantumkan kontrak dan prosedur pembayaran dalam websitenya. Seluruh responden menyatakan telah menyampaikan informasi mengenai barang yang dikirim kepada konsumen melalui SMS, messenger ataupun telepon. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perlindungan konsumen berdasar PPPSTE 2012 pasal 49 oleh responden pelaku usaha online berada dalam kategori “kurang baik” dimana pelaku usaha online hanya menyampaikan informasi produk dan proses transaksi kepada konsumen secara subjektif tanpa mengacu pada peraturan. Abstract The rapid growth of online businesses are vulnerable to fraud. Consumers must receive protection and clarity in online purchases. The government has been working to protect consumers online by issuing PP PSTE 2012 that obligate of businesses online to provide consumer protection in transactions process with article 49. The study aims to determine how the implementation of consumer protection obligations undertaken by online businesses in Jakarta. The study used purposive sampling with 30 respondents online businesses. The survey results revealed that more than 80% of respondents have submitted complete and correct information about the offered product (price, quality, brand, specs) , but there are about 30% of respondents who did not provide a product guarantee and does not include contract and payment procedures in website. All respondents claimed to have provided information about the goods delivered to consumers through SMS, messenger, or phone. From the research, it is known that the implementation of consumer protection obligations based PPPSTE 2012 article 49 by online businesses respondents are in the category of “less well” where the online businesses only give information product and transaction process to consumers subjectively without reference to the law.